Akankah Risma Ikuti Jejak Jokowi ke Jakarta?

Jakarta - Meski melakukan penjaringan cagub DKI namun PDIP tak menjamin 34 nama yang mendaftar bakal diusung di Pilgub DKI. Surat tugas dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri-lah yang bakal menentukan siapa cagub DKI yang bakal diusung partai banteng moncong putih.

Berkaca dari Pilgub DKI tahun 2012, PDIP menentukan cagub DKI di last minutes. Saat ini PDIP mendorong kepala daerah berprestasi yakni Wali Kota Solo Joko Widodo yang meneruskan fenomenanya sampai kursi RI 1.

Seolah meneruskan tradisi, menjelang Pilgub DKI 2017 juga mulai muncul sejumlah kepala daerah berprestasi yang moncer di tingkat nasional. Yang cukup moncer dari internal PDIP adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Risma bisa jadi harapan warga DKI, spekulasi PDIP bakal mengusung Risma di 'tikungan terakhir' pun mengemuka.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun membuka peluang partainya bakal meneruskan 'tradisi' politik tersebut. Ia memandang, jika pada Pilgub DKI 2012 Joko Widodo diusung PDIP di detik-detik akhir maka bukan tak mungkin nama Risma yang disebut sebagai harapan warga DKI itu akan diusung di penghujung pendaftaran cagub DKI dari parpol.

"Last minutes itu kan politik momentum juga. Bagaimana itu injury time baru diputuskan calon itu. Nah, itu seperti Pilkada 2012, ya bisa saja seperti itu," ujar Komarudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Dia mengatakan di Pilkada DKI 2012, Jokowi tanpa ikut tes penjaringan kader. Mantan Wali kota Solo itu ditugaskan langsung oleh DPP PDIP untuk maju menuju calon Gubernur DKI.

"Contoh seperti Pak Jokowi yang tidak lewat proses. Itu lewat penugasan. Karena Ibu Ketua Umum Megawati punya hak prerogatif untuk melihat dan memutuskan," ujar Komarudin.

Lalu apakah Megawati akan melepas tiket maju Pilgub DKI untuk Tri Rismaharini? Yang jelas Risma yang dilantik sebagai Wali Kota Surabaya pada 17 Februari 2016 ini tak pernah berambisi maju Pilgub DKI. Berulangkali bahkan dia menolak dikaitkan dengan Pilgub DKI. Namun demikian siapa bisa menolak perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri?

(van/nrl)