Tim Akom: Syarat Caketum Golkar Harus Tidak Tercela

Jakarta - Setelah mendapat pengesahan Menkum HAM, kepengurusan 'Golkar rekonsiliasi' mempersiapkan rapat pleno munaslub. Kriteria caketum mulai diperbincangkan, tim sukses Ade Komarudin menekankan pentingnya PDLT yakni prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tentu saja tidak tercela.

"SK kepengurusan rekonsilasi Munas Bali sudah keluar. Besok Kamis DPP Golkat akan adakan rapat pleno persiapan munaslub. Termasuk pembahasan soal persyaratan pencalonan ketua umum dll," kata Bendahara Umum Golkar yang juga tim sukses Ade Komarudin jadi caketum Golkar, Bambang Soesatyo, dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (27/4/2016).

Bambang lantas bicara soal persyaratan caketum Golkar. Syarat tersebut terdengar sederhana namun sebenarnya sangat penting bagi masa depan Golkar.

"Sesuai AD/ART selain calon harus aktif minimal 5 tahun di kepengurusan Golkar di setiap tingkatan juga ada PDLT. Jadi syarat PDLT itu penting dan sangat mendasar karena tercantum dalam AD/ART. Dibandingkan syarat lain yang ditambah-tambahkan panitia seperti LHKPN, bukti setor pajak (SPT), setoran sumbangan wajib yang jumlahnya fantastis itu, dll," kata Bambang.

Di antara persyaratan itu ada yang rawan diperdebatkan yakni soal tercela. Lalu apa tolok ukur caketum Golkar dikatakan tercela?

"Tolok ukurnya mudah. Bisa dengan ketetapan hukum atau opini publik," jawab Bambang tanpa mau menyinggung apakah ada caketum Golkar yang tercela.

Lebih dari itu Ketua Komisi III DPR ini mengkritisi rencana komite etik munaslub melibatkan KPK dan BIN. "Menurut saya ini juga berlebihan. Kenapa tidak sekalian saja melibatkan Densus 88 Anti Teror dan BNN. Siapa tahu ada caketum yang menjadi jejaring teroris dan bandar narkoba," kata Bambang.

(van/nrl)