"Saya belum lihat terus terang. Tapi, kalau sudah keluar, itu bagus. Jadi landasan untuk melaksanakan Munaslub sebagai ajang rekonsiliasi. Bagus, saya apresiasi," ujar Agung saat dihubungi, Selasa (26/4/2016).
Agung menambahkan Golkar memerlukan aspek legal untuk melaksanakan Munaslub. Secara positif, ia menilai kebijakan Menkum HAM ini sebagai pesan untuk penyatuan rekonsiliasi dua kepengurusan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, terkait pelaksanaan pleno DPP Golkar bakal digelar Kamis (28/4) lusa. Salah satu agenda pleno ini membahas rekomendasi yang dikeluarkan panitia pengarah (steering commitee) Munaslub Golkar.
"Informasinya itu Kamis pagi di DPP Golkar. Agenda itu ya salah satunya bahas usulan panitia SC Munaslub," katanya. (hty/bag)











































