.webp)
"Hari ini kami sudah mengeluarkan SK tentang komposisi kepengurusan masa bakti 2014-2019 sesuai keputusan MA nomor 9/PDT/2016/29 pada Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Menkum HAM Yasonna Laoly dalam konferensi pers di Kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Menkum HAM menuturkan kepengurusan ini sudah mewakili dua kubu yang sempat berseberangan. Hal ini sudah sesuai dengan harapan pemerintah.
"Maka kepengurusan ini mengakomodasi baik kubu Bali maupun kubu Ancol, Ketua Umum tetap Pak Ical, Sekjen Pak Idrus, Wakil Ketum Pak Agung Laksono. Jadi mengakomodasi 2 kelompok. Kita harapkan penyelesaiannya sekarang menuju Munaslub," kata Laoly.
"Waktu kita mengembalikan komposisi ke Munas Riau tujuannya agar Golkar menunjukkan suatu Munas yang rekonsiliatif, demokratis dan berkeadilan dan itu sudah disetujui Rapimnas untuk menggelar Munas Gokar yang diusulkan ke kita, dan kita sangat bisa mendukung tapi di tengah-tengah ituada keputusan MA," imbuh Laoly.
Keputusan MA itu mengakomodasi spirit kebersamaan maka kepengurusan Golkar yang kini di-SK-kan mengusung spirit yang sama. "Jadi berbeda , kalau dulu kan tidak ada orang-orang disebut kubu Ancol sekarang semua jadi satu dengan semangat rekonsialiasi menuju penyelesaian utuh. Ada proses-proses sekarang akan berlanjut, kita harapkan selesai segera mungkin," tegasnya.
(van/erd)
