Maswadi Rauf: Ricuh Paripurna, Kesalahan Strategi PDIP

Jakarta - Guru Besar Ilmu Politik UI Maswadi Rauf menegaskan, ricuh dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kenaikan harga BBM merupakan kesalahan strategi PDIP sehingga semakin memperburuk reputasi anggota DPR.Menurut dia usai diskusi di LIPI, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis, (17/3/2005), seharusnya semua pihak bisa menahan diri."Seharusnya kalau ditawarkan opsi mereka (PDIP) jangan emosi, karena justru akan menguntungkan pihak yang mendukung kenaikan BBM," kata dia.Berikut petikan wawancara wartawan dengan Maswadi Rauf:Bagaimana pandangan Anda tentang kericuhan yang terjadi di DPR?Kericuhan yang terjadi di DPR kemarin seharusnya tidak boleh terjadi. Seharusnya, politisi bisa menahan diri dalam menanggapi adanya perbedaan pendapat. Saya pikir setiap ada kesempatan untuk voting atau perbedaan pendapat yang tajam, jika hal itu terjadi lagi, ini akan tidak sehat untuk perkembangan demokrasi dan sistem parlemen kita.Penyebab kericuhan kira-kira menurut Anda apa?Itu karena beberapa orang di Fraksi PDIP tidak suka bila persoalan itu dikembalikan lagi ke komisi. Sebab ini (paripurna) sudah tingkat yang paling tinggi jadi harus ditentukan dalam wadah ini.Tapi memang ada kelompok yang mendukung pemerintah yang ingin memperlambat persoalan tersebut dan PDIP sudah melihat indikasi adanya permainan tersebut. PDIP menurut saya salah strategi, seharusnya jika ditawarkan opsi mereka jangan emosi karena justru akan menguntungkan pihak yang mendukung kenaikan BBM. Sedangkan tujuan PDIP sendiri tidak tercapai, sekarang justru PDIP yang rugi.Bagaimana pendapat Anda mengenai Ketua DPR Agung Laksono yang tidak tegas?Sebenarnya kuncinya ada perbedaan pendapat. Ketua DPR berpihak pada salah satu pihak kemudian dia berusaha menanggapi hal itu dengan cara-cara yang sah. Itu adalah hak dia selama tidak melanggar hukum. Sebagai ketua DPR itu adalah hak dia untuk mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Jadi menurut saya, Agung masih dalam tahap yang bisa dibenarkan. Cuma teman-teman dari PDIP ini yang seharusnya bisa menahan diri. Toh kalau voting itu dikembalikan ke komisi atau panitia anggaran belum tentu pihak PDIP kalah.Kesan Anda terhadap Agung dalam masalah ini bagaimana?Agung dalam hal ini memang mempunyai kepentingan dan itu tidak bisa dilarang. Saya pikir belum ada pelanggaran demokrasi oleh ketua DPR.Perlu nggak pimpinan DPR diganti?Tidak perlu, belum sampai sebegitu parah, karena itu hak dia untuk menawarkan opsi dan seharusnya PDIP harus berani. Kalau dia tidak mau langsung voting, seharusnya dia memakai jalan lain karena belum tentu yang kalah PDIP. Dengan adanya kericuhan ini, permasalahan ini justru akan semakin berlarut-larut.Adakah indikasi PDIP akan balas dendam?Dalam politik itu adalah hal biasa, balas dendam atau mengambil kesempatan itu merupakan hal yang wajar dalam politik, kita tidak perlu tahu motivasinya kenapa dan untuk apa.Bagaimana seharusnya agar hal ini tidak terjadi lagi? Saya pikir hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, hanya saja peristiwa dorong mendorong sampai menyebabkan orang jatuh seperti kemarin sudah menjadi reputasi yang buruk bagi anggota DPR. Dalam hal ini seharusnya pimpinan fraksi bisa mengerem anggota-anggotanya untuk tidak berbuat seperti itu, tidak seperti sikap ketua Fraksi PDIP yang menganggap itu bukan tanggung jawabnya.Bagaimana kira-kira kelanjutan sidang ini?Yang saya harapkan pertemuan tadi antara pimpinan DPR dan ketua fraksi bisa menuntaskanm persoalan tersebut dan mengingatkan kepada seluruh pimpinan fraksi untuk menjaga anggotanya masing-masing. Dalam hal ketertiban itu tanggung jawab ketua fraksi. Ketua fraksi berhak menegur anggotanya karena ketua fraksi adalah perpanjangan tangan dari pimpinan DPR yang akan melihat, memantau dan memperingati anggota-anggota fraksi yang dianggap menimbulkan masalah dan melanggar tata krama dalam berdemokrasi.Dampaknya bagi rakyat?Saya pikir rakyat sudah terbiasa dengan hal itu, malah semakin banyak alasan bagi rakyat untuk melecehkan DPR. Seharusnya anggota DPR menjaga citra DPR itu sendiri dengan bertindak yang wajar dalam persoalan perbedaan pendapat itu. (umi/)