Aksi Ganyang Malaysia Dinilai Nasionalisme Salah Arah

Jakarta - Sengketa blok Ambalat antara RI dan Malaysia merupakan momentum kebangkitan nasionalisme RI. Namun, sikap patriotik dalam aksi dan posko ganyang Malaysia dinilai nasionalisme yang salah arah.Demikian disampaikan mantan Ketua PBNU Khalid Mawardi dalam diskusi yang bertajuk 'Respon terhadap gerakan ganyang Malaysia' di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2005). "Tidak ada untungnya gerakan ganyang Malaysia pada saat ini. Tetapi memang sikap itu merupakan sikap nasionalisme. Namun, harus dipikirkan kondisi kita saat ini seperti peralatan perang yang kalah dengan Malaysia," kata Khalid yang juga mantan ketua komisi I DPR RI ini."Kapal-kapal tempur yang dimiliki RI merupakan kapal tua. Begitu juga senjata api. Selama presiden Soeharto tidak pernah ada kapal baru. Zaman Habibie pernah ada pembelian kapal tetapi itu juga kapal bekas," lanjutnya.Dia mengusulkan jika terjadi perang sebaiknya tidak di perairan melainkan pengerahan pasukan, misalnya pengerahan pasukan ke Johor.Namun demikian, menurutnya, jalan terbaik dari sengketa Ambalat adalah perundingan karena RI merupakan satu rumpun dan sesama muslim.Lebih lanjut, Khalid menambahkan RI mempunyai dasar yuridis yang kuat untuk mempertahankan Ambalat karena RI sebagai negara kepulauan yang dapat menarik 12 mil dari kepulauan terluar. Bahkan, dapat menarik 12 mil lagi karena diatur dalam unclose dan hukum laut PBB yakni zona ekonomi eklusif (ZEE) sejauh 200 mil.Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIZ) Ian Santoso memprediksi RI akan mengalami kekalahan jika berperang melawan Malaysia.Hal tersebut disebabkan karena Malaysia tergabung dalam negara Common Wealth yang terdiri dari Australia, Inggris, Singapura, Brunai dan Malaysia."Kelima negara tersebut setiap tahun melakukan latihan militer. Otomatis jika satu negara tersebut berperang melawan negara lain maka negara ynag tergabung dalam Common Wealth akan membantu," kata Ian.Ian mensinyalir ada pihak ketiga yang berdiri di belakang negara Malaysia untuk memberi dukungan bahwa blok Ambalat milik malaysia."Pihak tersebut mempunyai kepentingan terhadap kekayaan alam di blok Ambalat. Bisa saja negara itu yang tergabung dalam Common Wealth," imbuhnya. (aan/)