Tak Setuju ada Iuran, Akbar Tandjung Ingin Dana Munaslub Dibicarakan Terbuka

Jakarta - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Akbar Tandjung tak setuju adanya iuran wajib bagi kader yang ingin maju dalam bursa bakal calon Ketum di Munaslub bulan depan. Akbar mengatakan apabila partai mengalami kesulitan sebaiknya dibicarakan secara terbuka.

"Menurut saya pada prinsipnya saya tidak setuju adanya iuran seperti itu. Kalau memang partai mengalami kesulitan, disampaikan saja secara terbuka kesulitannya apa saja, kurangnya berapa banyak," ujar Akbar kepada wartawan usai menghadiri peluncuran buku ketua BPK Harry Azhar Azis di Warung Sunda, Pancoran, Jaksel, Senin (25/4/2016).

Akbar menjelaskan apabila partai memang merasa ada kesulitan dalam menyelenggarakan Munaslub, nantinya dapat dibicarakan secara terbuka dengan seluruh stakeholder partai untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi kesulitan tersebut.

"Tapi tidak perlu sampai di charge gitu ya calon harus menyumbang, apalagi sampai miliaran rupiah. Uang miliaran itu kan banyak. Justru kalau memang nanti ada sumbangan miliaran rupiah, pada hari-H (malah) dipertanyakan uang miliaran itu dari mana," jelas Akbar.

Dia mengaku tak pernah memberlakukan iuran wajib kepada semua bakal caketum saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum. "Sepengetahuan saya sih enggak pernah, zaman orde baru apalagi. Zaman saya enggak pernah. Pokoknya kami putar otak lah mencari dana (dengan cara) mencari orang-orang yang bersimpati pada Golkar, yang mau membantu Golkar mengatasi kesulitan. Dan Alhamdulillah Munaslub berjalan dengan baik," kata dia.

Ketum Aburizal Bakrie angkat bicara terkait iuran wajib sebesar Rp 20 miliar bagi kader yang ingin maju dalam bursa bakal calon ketua umum di Munaslub partai itu bulan depan. Iuran itu nantinya akan digunakan untuk membiayai ongkos transportasi dan akomodasi peserta Munaslub. Tak hanya bakal calon ketua umum, kader partai juga diharapkan memberikan sumbangan untuk Munaslub ini.  

"Dana itu dikumpulkan bersama-sama antara pengurus Partai Golkar, anggota-anggota Partai Golkar dan juga kandidat. Nah yang bersentuhan dengan kandidat itulah yang dibebankan kepada kandidat, yang tidak bersentuhan dengan kandidat dibebankan secara gotong royong. Ini menjadi satu praktik gotong royong dalam tubuh Golkar," kata Ical, Jumat (22/04).

(rni/Hbb)