Patut Ditiru di Batang: Membangun Budaya Bebas Money Politics Lewat Pilkades

Patut Ditiru di Batang: Membangun Budaya Bebas Money Politics Lewat Pilkades

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Senin, 25 Apr 2016 17:23 WIB
Foto: Ilustrasi oleh Andhika Akbarayansyah
Batang - Kabupaten Batang melakukan pemilihan kepala desa (Pilkada) bersih tanpa politik uang serentak di 30 desa. Hal itu merupakan salah satu bentuk Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo mewujudkan demokrasi yang bersih dari tingkat dasar.

Yoyok mengatakan demokrasi yang bersih jujur, dan berwibawa harus terus didorong, sehingga terbangun menjadi kultur di masyarakat hingga lapisan terbawah. Menurut Yoyok cara membangun kultur bersih di masyarakat melalui pesta demokrasi desa, Pilkades. Jika di tingkat desa sudah menjadi budaya, maka secara otomatis akan terpilih pemimpin yang bersih dan berkualitas.

"Pilkades tanpa money politics yang saya gagas ini, bukan sekedar membangun sistem pilkades yang bebas politik uang. Tetapi sebuah gerakan untuk mendorong warga hingga lapisan terbawah menjalankan nilai demokrasi secara substantif," kata Yoyok, Senin (25/4/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Inti dari pilkades bersih ini, lanjut Yoyok, adalah Pemkab Batang mengajak warga dan elit desa untuk berkomitmen menjadikan nilai kebaikan, sebagai acuan utama dalam menentukan pilihan ketimbang uang, barang, maupun materi lainnya. Bagi Yoyok, pembangunan karakter manusia harus dilakukan dengan serius, tidak bisa diabaikan. Akan percuma melakukan pembangunan fisik hingga luar biasa jika karakter manusianya rusak.     

"Demokrasi yang bersih adalah pondasi civil society yang kuat. Jika tidak dibangun, mau punya duit triliunan juga tidak akan jadi apa-apa. Itu sama saja dengan membangun gedung megah bernama 'pertumbuhan ekonomi' di atas pasir. Kepala daerah kan memimpin manusia bukan gedung-gedung atau taman-taman," terang mantan Kasubdit di BIN di bagian Pengerahan dan Penggalangan Massa se-Jabotabek dan Bogor itu.

Ia menambahkan, tantangan mewujudkan demokrasi desa jelas bukan main-main. Pasalnya dengan pemberian dana desa sebesar Rp 1 miliar per desa dari pemerintah pusat, memerlukan adanya birokrasi desa yang berintegritas dan profesional.

"Kami rakyat Batang sadar penuh akan hal itu. Jika tidak berdaya secara demokratis, warga desa bisa dikerjai elitnya terus. Saya yakin desa dapat menjadi guru demokrasi bagi Indonesia ketika warga mau memanfaatkan haknya dengan baik," tegasnya.

Gagasan Bupati Yoyok tersebut, mendapatkan juga dukungan dari Kordinator Laskar Batang dan Pemerhati Desa, Burhan AS. Gagasan dari Bupati Batang tersebut, menurut Burhan patut diacungi jempol dan harus didukung

"Apa yang dilakukan Pak Bupati adalah sebuah keberanian menantang arus. Saat di kebanyakan desa, politik uang menjadi keharusan. Pak Bupati menantang semua itu. Itu sangat luar biasa," ucapnya.

Dukungan itu bukannya tidak beralasan. Bagi Burhan, Bupati Yoyok mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pembangunan demokrasi. Komitmen itu ditunjukkan melalui gagasan dan mulai direalisasikan di sejumlah desa.  Pilkades bersih ini, lanjut Burhan, merupakan wujud dari komitmen elit yang ingin membangun demokrasi dari bawah.

"Bernegara adalah milik semua warga, bukan hanya elitnya. Belajar demokrasi dari desa. Itu yang ingin warga Batang katakan pada Indonesia. Warga akan menjadi semakin berdaya. Jangan sampai pembangunan desa menyalahi prinsip UU Desa tersebut," tandasnya.

Diketahui tahun 2016 ini ada 30 titik yang melaksanakan Pilkades serentak. Tahun lalu sudah ada tiga desa yang melaksanakan dan saat ini sudah ada 13 desa  yang menyatakan siap melaksanakan pilkades tanpa politik uang. Pemilihan kepala desa  berlangsung 21 sampai 23 April 2016. Yoyok sempat meninjau lokasi Pilkades dan terlaksana dengan baik tidak ada konflik.

(alg/dra)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads