"Saya pikir dalam waktu dekat akan segera digeneralisir. Iya iya, yg lalu sudah ada rencana untuk rapat itu, tapi nampaknya Pak Presiden pergi ke luar negeri. Rasanya setelah ini akan segera dilakukan," jelas Prasetyo di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Menurut dia, nantinya terkait nama-nama yang ada di Panama Papers akan dilakukan verifikasi dan validasi termasuk nanti kajian bersama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persoalan kalau offshore dibentuk untuk menutupi kejahatan. Misal untuk menampung hasil transaksi ilegal, dana terorisme, dana yang didapatkan dari peredaran narkoba atau human trafficking. Selebihnya untuk menghindari pajak dan sebagainya itu kewenangan Dirjen Pajak dan Kemenkeu," tutup Prasetyo. (dra/dra)











































