TNI AU Akui Belum Bisa Awasi Perairan Indonesia Lewat Udara Secara Optimal

Jakarta - Indonesia memiliki wilayah daratan dan lautan yang luas. Namun dalam aspek penguasaan laut, pengawasan belum dapat dilakukan dengan optimal.

Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna dalam Seminar Kedirgantaraan yang digelar di Persada Purnawira Halim Perdanakusuma, Jakarta. Menurutnya, alutsista yang dipunya saat ini belum sebanding dengan luas wilayah yang diawasi.

"Jika kita tinjau dari aspek penguasaan laut, secara jujur belum bisa dilakukan dengan optimal. Sebab perlatan alutsista yang dipunya tidak sebanding dengan luas wilayah yang diawasi," ujar Agus kepada wartawan di lokasi, Senin (25/4/2016).

Agus menyebutkan, untuk mengatasi pelanggaran udara dan laut yang dilakukan oleh negara asing, Indonesia masih masih mengandalkan radar dan pesawat tempur.

Sementara, Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang begitu luas. ALKI ialah alur pelayaran dan penerbangan yang digunakan sebagai perlintasan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.

"Sehingga, seperti yang saya sampaikan juga, sementara untuk mendukung poros maritim dunia dengan ALKI 1, 2, 3 yang begitu luas, berarti kan harus ada kekuatan udara yang bisa cepat hadir dimana saja," ucap jenderal bintang empat ini.

Agus mencontohkan untuk ALKI I yang melingkupi wilayah Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda dibutuhkan minimal 4 pesawat untuk melaksanakan operasi pengawasan.

Tentang pesawat yang dimaksud, Agus mengatakan TNI AU memerlukan pesawat intai maritim taktis. Yaitu pesawat yang bisa berfungsi ganda, contohnya pesawat amfibi seperti Albatros dan Catalina.

"Diperlukan satu alutsista yang bisa menjangkau blindspot dengan cepat. Diperlukan pesawat intai maritim taktis. Sejarah telah membuktikan TNI AU pernah mengoperasikan pesawat amfibi sejak tahun '50 hingga '80. Baik untuk kepentingan militer, angkut maupun SAR," ucapnya.

Soal rencana ini, menurut Agus, TNI AU menyerahkan model pesawat yang dibutuhkannya kepada Kementerian Pertahanan. TNI AU hanya akan memberikan spesifikasi teknis pesawat yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja pengawasan laut tersebut.

"Masalah hasilnya pesawatnya apa, nanti tanyakan ke Kemhan. Kalau kita hanya spektek. Kemampuannya seperti apa, bisa bawa senjata, ya harus bisa bawa senjata. Untuk keamanan laut kan memang harus bisa bawa senjata juga. Nah itu nanti dilihat, misalnya dari negara mana bisa dibolehkan bawa senjata gak? Kalau gak boleh kan berarti gak bisa," ungkap Agus. (rvk/rvk)