PDIP: Pemerintah Masih Minim Perhatian di Sektor Kelautan

Jakarta - PDIP menilai pemerintah masih minim perhatian pada sektor kelautan dan kemaritiman. Sehingga sektor tersebut dinilai belum banyak berkontribusi maksimal bagi masyarakat.

"Masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan menyebabkan sektor ini masih belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat sekitar," ujar Ketua Bidang Kemaritiman PDIP Rokhmin Dahuri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (24/4/2016).

Menurut Rokhmin, potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut sangat besar dan beragam seperti wisata bahari, sumber daya minyak dan gas bumi. Selain itu, sektor kelautan juga bisa untuk kesejahteraan rakyat.

"Sektor yang bisa dibangkitkan dari kelautan ini misalnya sektor perikanan tangkap, perizinan budidaya, industri teknologi, ESDM, sumberdaya transportasi laut," ungkap Rokhmin.

Selain itu, lanjut Rokhmin, sektor lain yang harus ditingkatkan adalah industri kapal, mesin kapal jaring fiber optic dan sumber daya kelautan yang non konvensional. Teknologi dan sumber daya manusia juga harus ditingkatkan supaya menjadi lebih maju.

"Tenaga kerja yang bisa kita bangkitkan kalau seluruh sektor ini digerakkan dengan manajemen profesional, insyaAllah bisa kita selesaikan," katanya

Sementara itu, di acara yang sama, Menko PMK Puan Maharani mengatakan kendala yang dihadapi adalah belum ada kapal dan pesawat yang datang ke pelabuhan atau bandara yang baru dibangun oleh pemerintah. Pemerintah akan memfokuskan pembangunan di daerah, terutama di daerah yang memiliki wisata bahari.

"Dari Wakatobi sudah ada airport yang bagus, tapi mana pesawatnya? karena bagaimana wisatawan mau datang ke sini, atau bagaimana mau mengirim ikan kalau tidak ada pesawat dan kapalnya, yang ada kapal kecil. Jadi bagaimana itu mau menjadi wisata bahari laut. Saya imbau kepala daerah kirim surat ke pejabat terutama terkait ketersediaan listrik dan transportasi," kata Puan.

Acara ini dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, serta Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ega/ega)