Kemenaker Dampingi TKI Korban Bin Laden Group Saudi

Kemenaker Dampingi TKI Korban Bin Laden Group Saudi

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
Sabtu, 23 Apr 2016 04:19 WIB
Kemenaker Dampingi TKI Korban Bin Laden Group Saudi
Foto: KBRI Riyadh
Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja RI terus memantau dan mendampingi para TKI korban PHK Saudi Bin Laden Group (SBG) yang mengalami krisis keuangan akibat jatuhnya harga minyak.

"Jatuhnya harga minyak dunia, berakibat pelemahan ekonomi Saudi yang 75%ditopang komoditas minyak bumi. Dan sanksi terhadap SBG akibat jatuhnya crane di Masjidil Haram, menjadi alasan PHK bagi TKI yang bekerja di bawah bendera SBG," ujar asisten staf khusus Kemnaker yang membantu mengurus asuransi TKI di Mitradana dan Jasindo, Lili Pujiastuti kepada wartawan, Jumat (22/4/2016).

Menurut dia, saat ini pihaknya sudah membantu sekitar 112 TKI yang mengajukan klaim asuransi di Mitra Dana. Sebanyak 74 orang dari mereka sudah dapat mencairkan asuransinya, sisanya masih dalam proses pelengkapan berkas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, TKI yang membayar asuransi di Jasindo juga sedang dan terus dikawal dan dibantu pihak Kemnaker agar pihak perusaahaan asuransi segera bisa membayarkan klaim TKI.

"Data yang kami miliki, di Mitra sendiri, ada 1.879. Sebagian belum pulang dan sebagian belum melengkapi dokumen, yang sudah pulang dan lengkap dokumennya sudah bisa mengambil asuransinya. Sementara untuk asuransi Jasindo sendiri, data kita mencatat ada sekitar 7.000 TKI. Yang sudah mengajukan klaim sekitar 100 orang dan belum ada cair karena menunggu kelengkapan dokumen," terang dia.

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan melalui PTKLN terus melakukan rapat kordinasi dengan berbagai kalangan, khususnya pihak Kemenlu, PPTKIS yang menempatkan dan pihak asuransi.

Diharapkan dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif ini, problem TKI yang bekerja di perusahaan Saudi Bin Laden Group dapat segera diselesaikan dengan baik.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan pihak KBRI, KJRI, Atneker dan semaunya. Kami berharap Pihak KJRI lebih aktif dan bisa juga jemput bola problem TKI di sana. Yang pasti, kami akan terus mengawal bersama dengan lantai 4 (Dirjen Binapentasker). Kami membuka hotline dan online," ujarnya.

(try/fdn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads