Khawatir Ada Negosiasi, DPR Harus Sikapi BBM Sebelum Reses

Solo - Keluarga Besar Marhaenis (KBM) mendesak kepada DPR untuk segera mengambil sikap resmi tentang penolakan kenaikan harga BBM sebelum masa reses 25 Maret hingga 2 Mei. Jika ditunda hingga masa persidangan berikutnya, dikhawatirkan akan terjadi negosiasi-negosiasi pragmatis yang merugikan kepentingan rakyat."Saat ini kami menengarai ada upaya sistematis dari Pemerintah dan anggota DPR yang mendukung kenaikan harga BBM untuk mengulur-ulur pembahasan masalah itu di DPR. Jika harus menunggu persidangan usai reses, kami khawatir terjadi negosiasi-negosiasi pragmatis," ujar Sekretaris Dewan Nasional KBM, Eko Suwanto,kepada wartawan di Solo, Kamis (17/3/2005).Beberapa indikasi pembelokan isu yang disebut oleh Eko adalah mengangkat isu terjadinya rebutan dana kompensasi dana BBM yang dialihkan ke beberapa sektor, yang menimbulkan kesan bahwa masyarakat bawah telah bisa menerima kenaikan harga BBM. Isu lain yang diangkat, menurut Eko, adalah mengarahkan opini pada terjadinya kericuhan dalam sidang paripurna DPR kemarin."Peristiwa di Senayan kemarin lebih tidak subtansial jika dibanding dampak kenaikan harga BBM itu sendiri. Kita harus melihat kericuhan itu sebagai dinamika demokrasi. Tindakan yang dilakukan sejumlah anggota DPR itu dipicu tindakan pimpinan sidang yang mengambil keputusan sepihak tanpa mempedulikan interupsi, lagipula mikrofon di meja anggota DPR dalam kondisi mati," papar Eko.Go To The PeopleLebih lanjut Eko meminta kepada seluruh elemen rakyat tetap konsisten menolak kenaikan BBM dengan melakukan perlawanan sistematis dan kuat. Sedangkan Parpol sejak awal menyatakan sikapnya menolak kenaikan harga BBM juga harus menjaga konsistensi sikap dan lebih mengintensifkan komunikasi dengan ormas dan rakyat untuk memperkuat barisan."Saat ini mahasiswa yang turun ke jalan masih membawa benderanya masing-masing. Sudah saatnya untuk mengajak seluruh rakyat untuk bergabung, sebab saat ini juga sudah terjadi aksi riil rakyat menolak kenaikan harga BBM dalam berbagai bentuk termasuk pemogokan awak angkutan umum. Kondisi ini harus disambut secara proaktif oleh mahasiswa," paparnya."Parpol-parpol juga harus menggerakkan konstituennya. Semua elemen yang peduli dengan kesengsaraan rakyat akibat kenaikan harga BBM harus bersatu-padu turun ke jalan menolak kebijakan tidak populis tersebut. Jangan memakai kotak-kotak organisasi lagi, tapi harus go to the people," lanjut aktivis asal Wonogiri itu.KBM, lanjut Eko, yakin tanpa menaikkan harga BBM perekonomian negara tetap mampu bisa berjalan. Langkah yang harus ditempuh Pemerintah melakukan efisiensi, menghentikan penyelundupan minyak, pemberatasan KKN, serta mengembalikan harga BBM ke harga semula dengan memaksimalkan mekanisme kontrol di segala lini untuk mengamankan kebijakan penurunan kembali harga-harga. (nrl/)