Pemerintah Ingin Merekonsiliasi Pelanggaran HAM di Papua

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berupaya mencari jalan keluar atas masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satunya dengan membuka dan melakukan investigasi terkait pelanggaran HAM di Papua beberapa tahun silam.

"Ke depan, bangsa jangan tersandera masalah HAM. Ini berlaku di semua pelanggaran HAM di Papua, ada 24 pelanggaran HAM. Mau kita buka dan investigasi oleh orang Indonesia. Kalau ada orang luar tidak masalah tapi kita yang undang. Kita tidak cari siapa yang salah juga," ujar Luhut.

Hal ini disampaikannya di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis malam (21/4/2016). Luhut tidak ingin masa depan Indonesia masih terbelenggu sejarah hitam.

Oleh karenanya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan berniat serius merekonsiliasi sekaligus menginvestigasi dugaan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Jika pemerintah masa lalu terbukti melanggar, maka pihaknya selaku pemimpin negeri saat ini tidak akan sungkan untuk meminta maaf kepada korban.

"Kita tidak cari siapa yang salah juga. Kita tunggu tim yang dipimpin Agus Widjojo (Gubernur Lemhanas). Dalam perjalanan waktu ke depan ada temuan baru, kita tidak menutup langkah ke depannya," terangnya.

"Presiden Jokowi clear pesannya, kalau salah kita minta maaf. Kalau bersalah, kita hukum, tapi ada buktinya," imbuh Luhut.

Untuk mengurai benang kusut satu per satu, Luhut mengundang Gubernur Papua Lukas Enembe rapat bersama di kantornya. Setelah mengadakan rapat tertutup selama kurang lebih 2-3 jam, Lukas menyatakan kepada wartawan dirinya kecewa.

"Ini masih diperdebatkan. Kembalikanlah ke Papua biar diselesaikan secara adat. Tidak bisa negara yang selesaikan," kata Lukas tanpa merinci lebih jauh lagi.

Beberapa di antara kasus pelanggaran HAM di Papua adalah penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi di Wasior pada bulan Juni 2001. Selain itu ada pula kasus tertembaknya sejumlah pelajar di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014 yang sampai saat ini belum juga jelas penanganannya. (aws/bag)