Saweran Miliaran Caketum Golkar, JK: Jangan Mahal Dong

Jakarta - Tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) meminta agar panitia penyelenggara Munaslub Golkar tidak membebankan uang saweran miliaran rupiah. Saweran ini malah akan menyulitkan kader yang kompeten namun tak punya modal finansial cukup.

"Saya bilang sudah jangan mahal dong, jangan semua pendaftar (caketum) harus mahal, bahwa dia berpartisipasi, bolehlah, tapi jangan berat. Nanti ada orang yang baik tap i tidak mampu (finansial) bagaimana jadinya?" kata JK di Kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Kamis (21/4/2016).

Mengenai mundurnya waktu pelaksanaan Munaslub menjadi tanggal 25-27 Mei di Bali, JK menganggapnya hanya sebagai persoalan teknis terkait kesiapan akomodasi juga untuk memastikan kehadiran para tamu undangan seperti Presiden Joko Widodo.

"Ya kan ada dua sebabnya, penentuan hari Munas itu. Pertama, ketersediaan tempat dan hotel, kedua kesempatan Presiden karena Golkar sangat ingin Presiden hadir untuk menandakan legalitas yang baik setelah pecah ini, dan bersatu. Jadi kadang-kadang cocok (jadwal) Presiden tapi kamar tidak ada, sehingga mungkin saja kalau tidak di Bali ya terpaksa di tempat lain, yang cocok waktunya," ujar JK.

Ketua Penyelenggara Munaslub Partai Golkar Theo L Sambuaga sebelumnya menegaskan urunan uang Rp 5-10 miliar bagi para caketum masih berupa usulan. Usulan ini nantinya dibahas untuk diputuskan dalam rapat pleno Golkar pekan depan.

"Itu usulan bahwa supaya ada kontribusi kader. Ini baru wacana yang sudah disepakati acara ini dilaksanakan secara gotong royong yang berkepentingan suksesnya Munas Golkar semua kader Golkar yang berada di seluruh Indonesia ini akan gotong royong. Ini prinsipnya bersama-sama tentu ada syarat tapi itu belum diputuskan, akan dputuskan pada rapat pleno DPP minggu depan," ujar Theo Sambuaga usai bertemu JK hari ini.

Urunan uang ini menurut Theo juga dimaksudkan sebagai bentuk transparansi asal muasal dana pembiayaan penyelenggaraan Munaslub. "Perlu diingat maksud saweran ini terbuka sehingga kita juga dalam berkomitmen mencegah praktik transaksional," kata dia.

Dia menepis adanya kekhawatiran  saweran ini akan membebani caketum yang tidak punya banyak modal finansial politiknya. Apalagi keputusan atas usul tersebut termasuk jumlah uang yang harus disetorkan belum diketok dalam rapat pleno DPP.

"Oh nggak, nggak ada menjenggal," jawab Theo soal adanya dugaan penjegalan terhadap calon yang tak punya cukup modal.

(fdn/jor)