Ahok: Aguan dan Ariesman Tak Pernah Cerita Soal Suap ke DPRD DKI

Jakarta - Terdengar kasak-kusuk cerita suap Rp 5 miliar dari pihak perusahaan pengembang reklamasi Teluk Jakarta ke DPRD DKI. Namun Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak pernah mendengar cerita dari pihak pengembang reklamasi soal suap ke DPRD DKI itu.

"Mereka kalau ketemu saya enggak pernah bilang (soal duit untuk DPRD DKI)," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Baca juga: Cerita Anggota DPRD DKI Soal Suap Rp 5 Miliar dari Pengembang Reklamasi

'Mereka' yang dimaksud Ahok adalah Bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma (Aguan) dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Wijaya. Sebagaimana diketahui, suap DPRD DKI sedang dipergunjingkan setelah salah satu penggawanya, yakni Mohamad Sanusi, dicokok KPK terkait kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal reklamasi Teluk Jakarta.

Pembahasan raperda itu diwarnai perdebatan soal besaran 15 persen kewajiban tambahan kontribusi yang dikenakan terhadap pengembang. Namun DPRD DKI tak setuju dengan usulan itu.

Dituturkan Ahok, pihak pengembang dalam hal ini Bos Agung Sedayu, Sugianto Kusuma (Aguan) dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Ariesman Widjaja, tak pernah menyatakan keberatannya atas besaran 15 persen kewajiban itu. Paling tidak, sikap itu nampak ketika mereka sedang berbicara bersama Ahok.

"Justru kalau tiap kali ketemu saya itu enggak ada yang berani bilang kemahalan (soal kewajiban yang diminta pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)," kata Ahok.

Ahok sebelumnya pernah menduga bahwa oknum DPRD DKI ada yang selalu minta duit ke perusahaan pengembang. Namun Ahok menyatakan hal itu cuma dugaan logis saja.

"Saya kira itu kan orang bisa duga secara umum kan. (Pengadaan) UPS saja orang main kok, bisa memasukkan APBD siluman," kata Ahok.

Dia menjelaskan bahwa besaran 15 persen itu bukanlah angka yang ngawur saja diperoleh. Besaran itu didapat lewat hitung-hitungan teknis. Ahok tak mau membatalkan besaran kewajiban itu karena hitung-hitungan sudah dipastikan.

"Makanya saya lebih baik suruh orang menghitung. Jadi, keluar kata 15 persen bukan dari saya loh, tapi dari hitungan. Makanya saya lebih enak. Tapi kalau sekarang mau batalin (besaran 15 persen), ngeri saya," kata Ahok.

Dahulu sewaktu masih jadi Wakil Guernur DKI, Ahok pernah ditawari oleh pimpinan perusahaan reklamasi, bahwa kewajiban pengembang dihitung saja, pihak pengembang menawari besaran kewajiban bisa Rp 1 juta atau Rp 2 juta. Namun Ahok tak percaya.

"Kalau saya bilang Rp 1 juta, orang akan mengatakan ke saya kenapa tidak Rp 2 juta?(mungkin karena menuruti keinginan pengembang). Kalau Rp 2 juta kenapa tidak Rp 3 juta? Mati saya," tutur Ahok.

Maka ukuran besaran kewajiban bukan lagi uang yang nilainya bisa berubah tiap tahun, melainkan dihitung lewat tambahan kotribusi.

"Makanya saya lebih baik suruh orang menghitung. Jadi, keluar angka besaran 15 persen bukan dari saya loh, tapi dari hitungan. Makanya saya lebih enak. Tapi kalau sekarang mau batalin, ngeri saya," tutur Ahok.

Baca: Ahok: Kenapa Sih Reklamasi yang Diributkan Cuma Sedayu dan Podomoro?

Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai NasDem Inggard Joshua menceritakan pernah mendapat tawaran suap terkait reklamasi, senilai Rp 5 miliar. Namun duit itu dikembalikan kebali lewat Fraksinya. Selain itu Muhammad Guntur dari Fraksi Hanura juga bercerita bahwa ada kasak-kusuk suap Rp 200 juta untuk tiap-tiap anggota Dewan, kasak-kusuk ini sudah ada sejak tahun lalu.

Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan menengarai suap untuk tiap-tiap anggota DPRD DKI bisa lebih dari Rp 5 miliar. Namun Agus masih irit bicara soal ini.

Baca juga: Ketua KPK: Uang Suap untuk DPRD DKI Terkait Reklamasi Bisa Lebih dari Rp 5 M

(dnu/Hbb)