"Pastilah (bahas soal Natuna). Tapi kita sepakat hubungan kedua negara tetap yang utama, kalau bisa diselesaikan dengan bagus ya kita selesaikan dengan baik. Kita tidak akan korbankan dignity (harga diri)," ujar Luhut di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).
Meski Seskab Pramono Anung menyatakan insiden penghadangan petugas keamanan laut (coast guard) China terhadap tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sempat membuat hubungan kedua negara memanas dianggap telah selesai, namun Luhut perlu memberi penegasan mengenai regulasi yang berlaku di Indonesia. Terutama terkait batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang sudah disepakati internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maksudnya Pak Pram sudah selesai tubrukannya, masalah lain tentu akan kita selesaikan. Ini Pulau Natuna 200 nautical mile, ZEE kita. Kalau menyangkut economic activites seperti fishing harus mendapat persetujuan by the government of Indonesia. Kita tidak kenal traditional fishing ground. Kita tak akui itu, posisi kita clear," terangnya.
"Itu hukum internasional 200 nautical miel adalah ZEE kita. Aktivitas itu harus ada izin Indonesia. Harus supply ke industri dalam negeri," lanjut Luhut.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini mengatakan dirinya akan berkunjung ke China pada 25-27 April. Selain China, Luhut juga dijadwalkan mengunjungi Jepang.
Selama perhelatannya ke Negeri Sakura, Luhut mengatakan kemungkinan akan membahas mengenai kerjasama militer kedua negara. Terlebih belum lama ini Jepang baru merevisi undang-undang militernya.
"Dengan Jepang bahas masalah militer, mereka juga dengan undang-undang barunya bisa kirim (personel militer) ke luar negeri. Mungkin mereka akan minta dukungan," pungkasnya. (aws/Hbb)