DPD Makin Panas, Irman Gusman dkk Dituntut Mengalah Lepas Jabatan

Jakarta - Sejumlah anggota DPD mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPD yang menolak meneken perubahan tata tertib. Pimpinan DPD yang dianggap melakukan pembangkangan diharapkan segera legowo.

"Tidak ada kekisruhan di DPD kalau pimpinan legowo, punya sikap negarawan untuk tanda tangan hasil paripurna," kata anggota DPD Benny Ramdhani dalam jumpa pers di Gedung DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).

Benny, bersama Ahmad Nawardi dan Abdul Aziz, mengaku ditunjuk sebagai perwakilan dari 63 anggota DPD yang mengajukan mosi tidak percaya. Dia tidak membuka nama-nama pengaju mosi tidak percaya lainnya karena menyebut itu kewenangan BK.

Tatib yang tidak mau ditandatangani itu adalah terkait penyunatan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun. Saat paripurna, Irman Gusman dan Farouk Muhammad saat itu menolak menekan dan langsung menutup rapat.

"Ini adalah bentuk pembangkangan dan perlawanan terhadap Sidang Paripurna sebagai Forum pengambilan Keputusan tertinggi di lembaga DPD RI sekaligus penistaan terhadap peraturan perundang-undangan," papar pengaju mosi tidak percaya dalam keterangannya.

"Sehingga sikap pimpinan DPD RI tersebut jelas-jelas sebagai tindakan yang dikategorikan pelanggaan kode etik berat," tambahnya.

Badan Kehormatan (BK) DPD menyiapkan mediasi untuk dua pihak pada esok hari. Tetapi, pihak prlapor yaitu 63 anggota yang mengajukan mosi tidak percaya menolak hadir.

Lalu, apa kelanjutan dari 'kudeta pimpinan DPD' ini? (imk/tor)