MPR Gelar FGD Bahas GBHN Bersama Akademisi UI dan UBB di Babel

Pangkalpinang - MPR gencar mensosialisasikan rencana amandemen UUD 1945 dan menghidupkan GBHN ke beberapa perguruan tinggi. Hasil diskusi ini nantinya akan dibawa ke dalam perancangan amandemen GBHN.

"Makanya ada perwakilan kampus, beda dengan sosialisasi, ini kita ingin diskusi yang mendalam sehingga mendapat masukan konkret untuk dibawa ke rapat parlemen berikutnya," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Hotel Santika Indonesia, Pangkal Pinang, Senin (18/4/2016).

"Untuk mencari model haluan negara seperti apa, bagaimana produk hukumnya, dan apa sanksi bila presiden dan kepala daerah tidak menjalankan haluan negara, MPR mendiskusikan masalah itu dengan melakukan kegiatan focus group discussion (FGD)," imbuh Zulkifli.


Hadir dalam acara ini ada Pimpinan Badan Pengkajian MPR TB Soenmandjaja, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Agustina Wilujeng, anggota MPR dari Fraksi PAN Ali Taher, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR Jafar Hafsah, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid, Rektor Universitas Bangka Belitung Bustami Rahman dan perwakilan dosen FISIP UI Reni.

Zulkifli menargetkan seluruh perguruan tinggi  di 33 provinsi Indonesia untuk dilakukan Focus Group Discussion (FGD) sehingga diskusi ini tidak hanya dilakukan di Universitas Bangka Belitung saja. Hasil dari FGD ini nanti dalam bentuk rekomendasi GBHN yang komprehensif tentang politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi.


Zulkifli menyatakan, semua fraksi di MPR sudah sepakat untuk melakukan amandemen GBHN. Zulkifli Hasan ingin haluan negara yang kelak dijadikan panduan pembangunan harus memuat semua bidang yang sifatnya jelas dan komprehensif.

Menurutnya, dalam haluan negara tersebut juga harus memuat wawasan kebangsaan agar karakter kebangsaan masyarakat semakin kuat. "Ini penting," ujarnya.

Keinginan menghidupkan haluan negara model GBHN menurut Zulkifli Hasan juga muncul dari aspirasi masyarakat yang sering mendatangi pimpinan MPR.

(tor/tor)