Menko Polhukam: Tak Ada Pemikiran untuk Minta Maaf ke Korban Tragedi 1965

Jakarta - Pemerintah bersungguh-sungguh ingin merekonsiliasi kasus pelanggaran HAM masa lalu yang salah satunya adalah tragedi 1965. Namun Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, pemerintah bukan berarti ingin meminta maaf terkait tragedi 1965.

"Tidak pernah ada pikiran untuk minta maaf, mungkin boarding-nya adalah akan penyesalan mendalam peristiwa masa lalu yang kita berharap tidak terulang lagi. Itu boarding-nya," kata Luhut di sela acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Mengenai tindak lanjut dari acara ini, Luhut ingin mendengarkan hasil dari simposium. Dia berharap simposium yang juga dihadiri oleh para saksi tragedi 1965 menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah.

"Tadi kan sebab-akibat dijelaskan, mau minta maaf ke siapa? Kalau korban, korban yang mana?" imbuh Luhut.

Pemerintah, lanjut Luhut, ingin menyelesaikan kasus HAM secara menyeluruh. Tak hanya tragedi 1965, tapi juga kasus-kasus lain.

"Tidak ada pikiran ke situ (minta maaf) jadi saya sudah jelaskan tadi, pemerintah ingin selesaikan semua pelanggaran HAM baik di sini (tragedi 1965), Papua atau tempat lain. Kita ingin sebagai bangsa besar menyelesaikan sejarah kita. Ini bagian dari sejarah kelam yang harus kita tuntaskan," tutur Luhut.

(Baca juga: Simposium Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta Dijaga Ketat Polisi) (bag/hri)