.webp)
"Tadinya ditetapkan tanggal 17 Mei. Ternyata bertepatan dengan Selasa Pahing. Katanya Selasa Pahing nggak baik," kata Aburizal Bakrie saat memberikan sambutan di acara Musda IX DPD Partai Golkar Jawa Timur di Hotel Singgasana, Surabaya, Minggu (17/4/2016).
Panitia Munaslub kemudian memilih waktu pelaksanaan antara tanggal 25 atau 27 Mei 2016. 25 Mei diyakini hari yang baik untuk Munaslub Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo saat dikonfirmasi menuturkan penundaan ini lebih disebabkan mencocokkan dengan jadwal Presiden Jokowi. Munas yang sedianya ditetapkan 17 Mei ditunda karena Presiden Jokowi pada saat tersebut tengah kunjungan kerja ke luar negeri.
"Ditunda karena Presiden tidak bisa hadir sedang di luar negeri. Jadi kita menyesuaikan jadwal Presiden karena kita berharap Presiden hadir," kata Bambang saat dikonfirmasi terpisah.
Lalu sepenting apa kehadiran Presiden Jokowi di Munaslub Golkar?
Sampai saat ini memang Menkum HAM belum menerbitkan SK sebagai dasar dilaksanakan Munaslub Golkar. Tanpa SK tentu saja Munaslub Golkar bakal mundur terus. Tak heran Golkar menyesuaikan jadwal agar Presiden bisa hadir di Munaslub, tentu kepastian kehadiran Presiden sama seperti kepastian dikeluarkannya dasar hukum Munaslub tersebut yakni SK Menkum HAM.
SK Menkum HAM memang jadi faktor penentu di Munaslub Golkar. Utamanya menyangkut kepesertaan yang sampai kini belum clear juga. Kini SC Munaslub Golkar berharap dengan penyesuaian jadwal ini maka Menkum HAM dapat segera menerbitkan SK untuk dasar Munaslub.
"Kalau enggak keluar (SK Menkumham), ya enggak ada Munas dong, karena legal standingnya apa? Ya kita tunggu. Insya Allah kita yakin keluar (SK), karena soal teknis saja. Mudah-mudahan Senin atau Rabu besok sudah dikirim oleh pak menteri," kata Ketua SC Munaslub Golkar, Nurdin Halid.
Kapan Menkum HAM akan mengeluarkan SK untuk Munaslub Golkar yang bakal dihadiri Presiden Jokowi?
(van/nrl)
