Bupati Dedi Usul Anggaran Bantuan Provinsi Jabar ke Daerah-daerah Dihapus

Purwakarta - Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar Bantuan Provinsi (Banprov) dihapuskan dari sistem pendanaan. Usulan tersebut didasari tidak adanya standardisasi pembagian yang jelas dan transparan dari tahun ke tahun.

"Kalau bicaranya aspirasi, maka Banprov ini sarat dengan politisasi," tutur pria yang akrab disapa Kang Dedi itu saat berbincang dengan detikcom, Minggu (17/4/2016).

Berbeda halnya dengan Banprov yang dibagikan merujuk pada data rill terhadap kebutuhan suatu daerah. Pasalnya tidak semua kebutuhan daerah sama, dan cenderung berbeda-beda mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif.

Nantinya dengan rujukan tersebut Pemprov Jabar sebagai pemberi bantuan bisa langsung mengintervensi dan mengawasi dana tersebut agar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Pada kenyataannya, kata Dedi, Banprov selama ini sering kali tak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga banyak permasalahan yang tak berujung karena hanya mengandalkan kas daerah.

"Makanya saya usul lebih baik dihapus saja. Kemudian diganti dengan bantuan perimbangan daerah. Selain itu bisa juga bentuknya reward and punishment. Jadi daerah yang sukses melakukan pembangunan bisa diberi reward, atau sebaliknya daerah yang gagal dan serapan anggarannya kecil diberi punishment. sehingga ada kompetisi positif bagi setiap daerah di Jabar," bebernya.

Disinggung soal anggapan Pemprov Jabar soal Banprov yang bukan sebuah kewajiban, Dedi mengaku hal tersebut tak masuk akal. "Kalau bukan kewajiban mengapa harus ada mekanisme Banprov segala?" jelas Dedi.

Seperti diketahui Bupati Dedi menyatakan tahun ini adalah tahun terpahit bagi Kabupaten Purwakarta karena mendapat Banprov sebesar Rp 28 miliar dari sebelumnya Rp 83 miliar. Banprov yang diterima tahun ini hampir keseluruhan adalah dana program Pemprov Jabar berupa revitalisasi pasar dan pengadaan buku.

Sementara tahun ini Pemkab Purwakarta tengah mengejar target pembangunan jalan lingkar barat 57 KM yang nantinya akan menyambungkan daerah terisolir karena terpisah Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata selama 50 tahun. Nantinya jalan tersebut pun akan menyambungkan dua kabupaten lain yakni Cianjur dan Bogor.

Selain itu tahun ini Pemkab Purwakarta pun menginginkan 100 persen warganya mendapat jaringan listrik. Pasalnya meski hidup di dua waduk pembangkit listri se-Jawa dan Bali namun belum semua warga bisa menikmati listrik. Juga secara berangsur hingga 2017 nanti program Pemkab Purwakarta adalah bedah rumah bagi 25 ribu rakyat miskin.

Dari tiga program tersebut sebelumnya telah ada kesepakatan perencanaan dari Pemprov Jabar. Namun hingga kini tak ada realisasinya sehingga tiga program tersebut dirampungkan secara bertahap menggunakan APBD Pemkab Purwakarta. Khusus pembukaan jalan lingkar barat rencananya akan selesai pada pertengahan tahun 2016 ini dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Jadi untuk jalan nanti bukan hanya bermanfaat bagi warga lokal yang terisolir selama hampir 50 tahun. Tapi juga bagi masyarakt umum akan sangat bermanfaat karena itu adalah jalur yang penuh dengan wisata alamnya," pungkas Dedi.

(rvk/rvk)