Dubes Maftuh ingin mengetahui langsung kondisi keseharian, keadaan dan permasalahan mereka serta mengupayakan penyelesaian terbaik bagi mereka yang sejak empat bulan terakhir tidak lagi bekerja karena perusahaan SBG memutuskan kerja secara sepihak.
Saat ini para ekspatriat Indonesia yang belum beruntung ini ditampung di mess Aziziyah sektor 30 di Mekkah.
Dubes Maftuh mengungkapkan seluruh WNI ekspatriat yang ditampung di mess sederhana ini adalah karyawan Binladen yang jumlahnya sekitar 200 orang, belum termasuk di sejumlah mess lain yang jumlah keseluruhannya mencapai 700 orang yang belum dibayar gajinya hingga 3 bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Dalam kunjungan yang dilakukan Selasa (12/4/2016) itu Dubes Maftuh didampingi Sunarko (Wakeppri) dan Saifuddin (Konsul KJRI Jeddah) . Demikian siaran pers KBRI Riyadh yang diterima detikcom, Minggu (17/4/2015).
Sebagian besar ekspatriat Indonesia tersebut menginginkan kepastian gaji dan kepulangan mereka ke Indonesia. Hal itu disampaiakan oleh Damami, ketua penghuni mess Aziziyah sektor 30 di Mekkah.
"Rata- rata di sini kami sudah 3 - 4 bulan belum digaji, Pak, kami hanya ingin mendapatkan informasi kejelasan gaji dan kepulangan kami, mohon dari pihak KBRI bisa membantu kami memperoleh informasi tersebut," ujar bapak 52 tahun yang sudah bekerja satu tahun di Saudi Binladen Group.
Solekan yang berasal dari Lamongan dan Yusuf pekerja asal Pati Jawa Tengah juga ingin pulang.
"Kami ingin secepatnya pulang Pak, di sini kami sudah empat bulan tapi belum ada kejelasan gaji dan kepulangan, biar kami juga bisa memberikan kabar kepada keluarga kami di Indonesia," ujarnya.
Menurut Dubes Maftuh, kronologi tidak dibayarnya para pekerja Indonesia tidak bisa lepas dari setelah dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan Saudi Binladen Group, selaku kontraktor utama perluasan Masjidil Haram atas insiden jatuhnya crane yang menewaskan ratusan jamaah haji pada September 2015. Pemerintah Arab Saudi menghentikan kerjasama dan pembayaran berbagai proyek pembangunan Binladen dan akibatnya perusahaan raksasa milik keluarga Bin Ladin tersebut mengalami kesulitan keuangan dan melakukan PHK massal terhadap pekerja yang bekerja pada proyek tersebut termasuk, pekerja dari Indonesia.
Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh KBRI Riyadh dengan mengirimkan Nota kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk meminta pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus ekspatriat korban PHK tersebut.
Langkah tersebut juga termasuk mengawal dan melakukan pendampingan serta mendorong perusahaan untuk melakukan langkah segera (immediate action) guna memenuhi hak-hak karyawan yang tidak lagi bekerja berupa gaji yang belum dibayarkan dalam beberapa bulan terakhir serta proses pemulangan segera.
"Saya berkomitmen untuk membantu saudara-saudara saya yang kurang beruntung di Arab Saudi ini," kata Dubes yang baru 28 hari menjalankan tugas sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi dengan mimik terenyuh.
Setelah selesai dialog selanjutnya Dubes Maftuh turun dari lantai 7 menyusuri tangga menemui warga di setiap lantai bangunan dan ruangan untuk memastikan keadaan mereka, sembari juga memberikan bantuan bahan makanan dan obat-obatan bagi WNI yang bekerja pada perusahaan Saudi Binladen Group yang berada di Aziziyah sektor 30 di Kota Makkah.
Blusukan dan silaturahim Dubes RI dengan ekspatriat Indonesia yang bekerja di sektor konstruksi juga berlanjut di Riyadh. Pada Jumat 15/4/2016, Dubes RI kembali menemui warga dan WNI yang bekerja di Perusahaan Empower dan Unistar di Riyadh yang merupakan anak perusahaan konstruksi Saudi Binladin Group.
Berdasarkan catatan KBRI, sekitar 260 karyawan asal Indonesia saat ini tidak lagi bekerja di perusahaan dan tinggal di mess karyawan menunggu proses pemulangan dan penyelesaian hak-haknya.
Sebelum melantunkan doa penutup dalam pertemuan tersebut, Dubes Maftuh menegaskan bahwa tugas diplomat adalah menjadi pelayan yang baik untuk segenap WNI yang berada di Kerajaan Arab Saudi.
"Inilah yang saya sebut dengan "diplomasiyyah insaniyyah" (Humanitarian Diplomacy) yang menekankan bahwa segala aktivitas diplomatik harus diarahkan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat," pungkasnya
(nrl/nrl)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini