Pengamat: Agung Laksono Ikut Andil dalam Kericuhan di DPR

Jakarta - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai kericuhan dalam sidang paripurna DPR RI yang membahas kebijakan kenaikan harga BBM terjadi karena sikap Ketua DPR Agung Laksono yang memaksakan kehendak saat memimpin sidang. Ikrar, yang ditemui detikcom usai acara diskusi terbuka yang digelar PDI-P di Jakarta Media Center di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih 3234, (Rabu, 16/3/2005) malam, mengatakan Agung Laksono ikut andil dalam insiden di sidang paripurna DPR tersebut."Dari body languagenya Pak Agung bukanlah seorang pemimpin. Ia tidak pandai mengakomodasi keinginan anggota dan tidak dapat memposisikan dirinya kapan sebagai seorang Ketua DPR dan kapan sebagai Wakil Ketua Umum Golkar. Bagi saya, Pak Agung sudah sangat berubah semenjak menjadi Wakil Ketua Golkar" ujarnya.Terkait dengan terjadinya insiden di Sidang Paripurna DPR RI hari ini, saat anggota dewan yang tidak puas dengan jalannya sidang tiba-tiba menghampiri meja pimpinan dan kemudian terjadi kericuhan dan dorong-mendorong, Ikrar berpendapat bahwa hal tersebut wajar."Saya tanya ke Anda, jika Anda seorang pemimpin sidang. Apakah Anda boleh mengetuk palu sebelum anggota sidang menyetujui putusan yang Anda tawarkan? Jelas saja ada anggota yang marah dan melanggar tata tertib karena pemimpin sidangnya telah melanggar tata tertib terlebih dahulu," jelasnya.Dalam pengamatan Ikrar, apa yang terjadi di gedung DPR akhir-akhir ini, terutama berkaitan dengan isu kenaikan harga BBM, merupakan proses pendewasaan demokrasi di Indonesia, baik untuk legislatif, eksekutif, dan juga masyarakat."Perlu dipahami oleh semua orang ini adalah proses pendewasaan demokrasi. Saling bertentangan dan ketidaksepahaman adalah hal yang wajar. Satu saja harapan saya, semoga DPR kita tidak perlu menjadi seperti di Taiwan, di mana ketidaksesuaian diikutsertakan dengan kekuatan fisik, dan bukan dialog," kata Ikrar.Saat ditanyakan apakah Agung Laksono masih pantas memimpin Sidang PAripurna DPR RI yang rencananya dilaksanakan besok (Kamis, 17/3/2005) pukul 10.00 WIB, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini enggan berkomentar."Cukup dengan pernyataan tadi dikutip saja, saya rasa sudah cukup jelas. Tidak perlu penekanan lagi. Ketua sidang itu harus wise, arif, mendengarkan keluhan dan pendapat anggota, baik yang pro maupun kontra," demikian Ikrar Nusa Bhakti. (gtp/)