Anggota F-PDIP Bantah Akan Ambil Alih Pimpinan Sidang DPR

Jakarta - Anggota DPR RI dari F-PDIP Aryobimo membantah ingin mengambilalih pimpinan sidang sehingga menimbulkan kericuhan pada sidang paripurna sore tadi, Rabu (17/3/2005). Aryo maju ke ruang ke depan karena pengeras suara di mejanya mati.Bantahan ini disampaikan Aryobimo dalam jumpa pers di Press Room Gedung Nusantara III, kompeks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2005), sehubungan pemberitaan di running text Metro TV yang menyebutkan dirinya berusaha mengambilalih pimpinan sidang."Alasan saya maju ke depan karena pengeras suara di meja saya mati. Dan pimpinan sidang sudah mengangat tangan untuk mengetuk palu terhadap opsi a dan b. Padahal itu belum disetujui. Jadi tidak ada niat saya untuk mengambil alih pimpinan sidang," tegasnya.Aryo adalah adalah salah satu peserta sidang yang berakhir ricuh itu. Saat itu Aryo diikuti oleh anggota dewan lainnya maju ke pimpinan sembari mengacung-acungkan selembar kertas."Kertas yang saya bawa bertuliskan kembali ke opsi awal. Maksud saya adalah kembali ke opsi sebelum adanya rapat konsultasi. Yaitu musyawarah atau voting untuk mengambil sikap DPR RI terhadap kenaikan harga BBM," ujarnya.Aryo juga mengaku tidak dapat memahami sikap pimpinan sidang. Selasa kemarin sebelum pembacaan pandangan fraksi-fraksi, dirinya sudah interupsi apakah setelah pembacaan pandangan fraksi akan ada pengambilan keputusan."Jika tidak ada untuk apa ada pembacaan pandangan fraksi. Karena agenda pembacaan pandangan fraksi dilanjutkan maka saya interupsi lagi bahwa sidang paripurna ini harus ada keputusan atau kesimpulan dari pandangan fraksi-fraksi," katanya.Karena itu Aryo mengaku tidak mengerti kenapa setelah adanya rapat konsultasi tadi pagi keluar opsi a, yaitu pembahasan mengenai sikap DPR atas kebijakan kenaikan harga BBM dikembalikan pada badan kelengkapan DPR."Saya berpendapat pasti ada hidden agenda dari pimpinan. Saya berpendapat bahwa adanya sikap DPR RI merupakan hal yang sangat penting," tukas Aryo.Ditambahkan Aryo, sikap pemerintah sudah sangat jelas, yaitu tidak berniat mencabut kebijakan kenaikan BBM. "Bagaimana sikap kita dari DPR? Dengan demikian ada dua sikap dari badan legislatif dan eksekutif, dengan begitu akan ada komunikasi politik yang sehat. Bila kita berlarut-larut membahas dan tidak ada mengambil sikap, bagaimana ada komunikasi." (gtp/)