Mendagri Usul Kepala Daerah yang Kena OTT dan Narkoba Langsung Dicopot

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar rapat kerja dengan Komisi II serta DPD membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam paparannya, Mendagri Tjahjo berharap ada aturan dalam UU Pilkada bila kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi maupun narkoba agar bisa diberhentikan.

"Ada musibah salah satu bupati terkena OTT. Saya meminta agar ini dibahas. Kalau OTT ya langsung diberhentikan, entah narkoba atau OTT oleh KPK," kata Tjahjo di ruangan Komisi II, gedung K2, Senayan, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Seperti diketahui, pada Senin (11/4), Bupati Subang Ojang Sohandi ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Kejati Jawa Barat.

Kemudian, Tjahjo juga menyinggung perlunya aturan terhadap calon kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka sebelum pelantikan. Meskipun dalam aturannya sesuai undang-undang, calon kepala daerah ini harus dilantik. Hal ini dinilai penting karena masuk ranah etika.

Lalu, yang dikhawatirkan menjadi polemik bila ada pasangan calon kepala daerah yang meninggal dalam tahapan pemilu.

"Timbul polemik saat tahapan pemilu tinggal 1 minggu, 2 minggu, paslon ada yang meninggal apakah diganti satu atau dua-duanya," katanya.

Selanjutnya, Tjahjo mengatakan ajang Pilkada serentak 2015 menjadi catatan serta evaluasi setiap fraksi di DPR. Diakuinya dalam pelaksanaan Pilkada 2015 masih ada kelebihan dan kekurangan.

"Hasil evaluasi pemerintah, saya yakin DPR dan fraksi-fraksi sebagai kepanjangan tangan parpol sudah melakukan evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan Pilkada serentak 2015 yang secara prinsip berjalan baik meskipun ada sedikit masalah sebelum dan sesudah," tuturnya.

Dia berharap dalam revisi UU Pilkada ini harus detail dalam proses pembahasannya agar tak mudah dipatahkan Mahkamah Konstitusi. Masukan yang disampaikan pandangan setiap fraksi dan DPD diharapkan tak sampai membuat revisi terlalu banyak.

"Sehingga target waktu yang tadi bisa direalisasikan. Tapi, kita juga harus detil agar jangan mudah dipatahkan MK. KPU juga mepet menyusun peraturan untuk 101 daerah Pilkada tahun depan," ujarnya.

(hty/erd)