Sudi: Demo Menolak Kenaikan BBM Kurang Proporsional

Jakarta - Pemerintah menilai aksi-aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM masih dapat ditoleransi. Namun pemerintah menilai aksi-aksi tersebut mulai kurang proporsional.Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi di sela-sela sidang kabinet di Kantor Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (16/3/2005) malam."Demo-demo yang berlangsung masih bisa ditoleransi. Kita negara paling demokratis lo sekarang. Tapi bila ada tindakan yang melanggar hukum tentunya aparat harus menindaknya," kata Sudi.Ketika ditanya apakah aksi-aksi tersebut ada yang bertendensi menggulingkan pemerintahan, Sudi menjawab, "Kami pun merasakan ada hal-hal yang kurang proporsional. Kalau mereka bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah, ya tunggu dulu. Ada masalah apa? Karena pergantian pemerintahan sudah ada siklusnya lima tahun sekali."Dijelaskan Sudi, kenaikan BBM ini didasari oleh perhitungan dan alasan yang jelas dan dibarengi penyaluran dana kompensasi sosial untuk rakyat miskin. "Bukan senang-senangnya pemerintah untuk menaikkan BBM. Tidak benar kebijakan ini mencerminkan pemerintah tidak pro rakyat miskin."Menurut Sudi, selama ini rakyat miskin yang jadi sasaran dana kompensasi tidak pernah berunjuk rasa mendukung kebijakan pemerintah karena mereka memang tidak mampu berdemo. "Tidak ada yang mensponsori mereka. Jadi yang demo saat ini adalah mereka-mereka yang sebenarnya yang punya duit dan mampu membeli BBM," demikian Sudi Silalahi menyindir. (gtp/)