Pemprov DKI Diminta Perhatikan Nasib Manusia Perahu di Luar Batang

Jakarta - Manusia perahu di Luar Batang, Jakarta Utara menjadi persoalan sosial. Diharapkan Pemprov DKI mengambil tindakan. Bagaimanapun mereka adalah warga yang harus diperhatikan.

"Perahu bukan rumah. Dan perahu juga bukan hunian yang layak baik ditinjau dari sudut kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan, apalagi keselamatan. Setiap saat bahaya mengancam. Membiarkan sekelompok warga untuk tinggal di perahu, mengabaikan nasib mereka adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi oleh pemerintah yang seharusnya melindungi dan mensejahterakan rakyatnya," ucap Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes, Jumat (15/4/2016).

Fahmy menilai Gubernur Ahok terlalu kasar dengan mengusir mereka atas alasan penertiban dan pembangunan kota Jakarta. Perlakuan dan pendekatannya kepada penduduk miskin yang mukim di ibukota menimbulkan kegeraman dari berbagai pihak.

"Betapa tidak, saat yang bersamaan dia memberikan akses dan kemudahan izin pengembangan bagi kelompok-kelompok pengembang swasta yang kaya raya," imbuh Fahmy.

"Penertiban dan pembangunan wilayah kumuh Jakarta adalah kewajiban Pemda DKI. Kita sepakat dan mendukung penuh setiap kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam hal ini. Semua pihak akan mendukung, asal dilakukan dengan cara dan pendekatan yang bijak dan memperlakukan rakyat dengan cara yang baik dan berkeadilan," ujar Fahmy.

Fahmy mengingatkan bahwa mereka adalah rakyat Jakarta, yang berhak mendapat perlindungan dan pelayanan yang layak. Seharusnya Pemerintah DKI memperlakukan mereka dengan bijak, memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak di wilayah tersebut. Jangan sampai terkesan adanya kebijakan mengusir dan menyingkirkan rakyat miskin tetapi kemudian memberikan kesempatan yg seluas luasnya kepada mereka yang kaya raya.

"Pihak terkait terutama DPRD DKI harus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tergusur dn hidup terlunta-lunta agar mereka mendapatkan hak-haknya kembali," ucap Fahmy. (dra/dra)