Temui Sultan HB X, Ketua MPR Minta Masukan soal GBHN

Yogyakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dia meminta masukan kepada Sultan sebagai Gubernur DIY maupun tokoh reformasi, berkaitan adanya kajian ulang untuk mereformulasi ulang ataupun amandemen Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Banyak kalangan yang berpendapat dan pikiran, ada yang ingin kembali ke UUD yang dulu. Ada yang bilang ini sudah bagus dan kita ketemu di tengah-tengah," ungkap Zulkifli kepada wartawan usai bertemu dengan Gubernur DIY di Kepatihan, Jl Malioboro Yogyakarta, Jumat (15/4/2016).

Dia memaparkan adanya wacana soal pengkajian kembali GBHN ini setelah melihat perkembangan reformasi yang telah berjalan selama 18 tahun. Sultan saat itu adalah salah satu tokoh.

"Selama itu, ada banyak yang sudah maju dan bagus. Tetapi ada juga banyak kalangan yang meminta disempurnakan," katanya.

Menurut Zulkifli haluan negara itu sangat penting. Namun saat ini yang dibutuhkan adalah haluan negara yang komprehensif. Tidak hanya mengenai pembangunan ekonomi, politik sosial dan budaya, tapi juga pembangunan karakter bangsa.

"Sultan adalah Gubernur pertama yang kami kunjungi. Selain melakukan tahapan-tahapan sosialisasi, MPR juga akan melakukan diskusi-diskusi dengan kampus. Paling tidak ada 50-an kampus dan pakar hukum tata negara, gubernur, bupati dan lain-lain yang kami ajak berdiskusi," kata Zulkifli didampingi anggota DPR RI dari Dapil DIY, Sukamta.

Foto: Bagus Kurniawan/detikcom

Pertemuan dengan Sultan selama lebih kurang satu jam ini, dia mengaku banyak mendapatkan masukan dari Pak Gubernur. "Ini penting dan menarik karena ada banyak masukan-masukan," kata Ketua Umum DPP PAN itu.

Ketika ditanyakan apakah dengan amandemen tersebut berarti akan kembali seperti sebelum reformasi. Dia mengaku pertanyaan seperti itu juga sudah banyak yang menanyakan kepadanya. Bahkan ada yang mengkhawatirkan berarti akan seperti membuka kotak pandora.

"Kita awalnya juga banyak dikritisi di MPR. Tapi ini hanya terbatas pada haluan negara. Isinya yang komprehensif itu seperti apa. Ini harus hati-hati," tegas dia.

Dia merujuk pada Bab 16 Pasal 37 ayat 2 Perubahan UUD 1945 kalau amandemen tidak akan mungkin terjadi pelebaran. Sebab dalam Pasal 37 ayat 2 itu ada pembatasan dan menyebutkan setiap perubahan harus diagendakan MPR jika sudah disetujui minimal sepertiga anggota majelis dan seterusnya.

"Kalau dulu bisa ke mana-mana tapi sekarang tidak, amandemen seperti apa, alasannya apa dan di mana saja," pungkas Zulkifli. (bgs/try)