"DPR dan pemerintah InsyaAllah sudah sepakat membahas RUU Tax Amnesty di Komisi XI dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, legal standing aspek hukum, dan continuity capital inflow untuk kebijakan sustainable program seperti padat karya, infrastruktur dan ketahanan energi serta ketahanan masyarakat," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada wartawan usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Hadir dalam rapat ini jajaran pimpinan DPR yakni Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Taufik Kurniawan. Hadir juga pimpinan fraksi di DPR juga Badan Legislasi DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Para pimpinan fraksi juga memberikan pandangan langsung di hadapan Presiden. Secara umum fraksi-fraksi di DPR memberikan respons positif terhadap pembahasan RUU ini.
"Menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi bisa memahami kebutuhan pentingnya RUU Tax Amnesty tersebut," kata Waketum PAN ini.
Selanjutnya RUU Tax Amnesty akan dibahas di DPR. "DPR kan sudah mendapatkan political standing terakhir dari pemerintah sebelum dilakukan pembahasan karena masa sidangnya sampai 29 April sangat pendek. Tapi disampaikan Komisi XI bahwa dinamika pendalaman tergantung daftar isian masalah yang diajukan setiap fraksi," pungkasnya.
(van/nrl)












































