Akui Buat Kontrak Politik Soal Kampung Ilegal, Ahok Tak Tahu itu Jalur Hijau

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan pernah membuat kontrak politik saat dirinya menjadi calon wakil gubernur mendampingi calon gubernur Joko Widodo. Kontrak politik itu adalah soal penertiban permukiman ilegal.

"Saya juga ada (waktu ada kontrak politik). Saya juga ke sana. Itu namanya (di) Tembok Bolong, ada di Waduk Pluit, di Muara Baru," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Kontrak politik itu salah satunya berisi legalisasi kampung ilegal. Namun demikian, kontrak politik itu dibikin saat Jokowi dan Ahok tak tahu bahwa daerah itu termasuk jalur hijau.

"Kita enggak tahu bahwa itu 'hijau'. Lalu apa janji kami waktu itu? Kami akan bangunkan di dekat sini (Waduk Pluit) juga, di jalur yang bukan 'hijau'," kata Ahok.

Baca juga: Tak Mau Digusur, Warga Pluit Klaim Punya Kontrak Sosial dengan Jokowi

Meski begitu, Ahok tak merasa pihaknya kini mengingkari janji. Karena janji terbesarnya adalah menata Jakarta. Lagipula, pejabat seperti Ahok juga tak boleh melanggar undang-undang.

"Janji kami ini merapikan Jakarta jelas. Boleh tidak saya sebagai pejabat melanggar undang-undang? Enggak boleh," kata Ahok.

Bahkan penduduk pemegang sertifikat yang direlokasi dijamin ganti rugi satu setengah kali. "Jadi sekarang salah di mana? Janji kami dipindahin ke tempat lebih baik, betul. Kalau gusur, kamu rumah kamu tanah kamu, kami tidak gusur loh, kita bikinkan rumah deret. Kita kasih sertifikat," kata Ahok.

"Ini mah politisir saja," tandasnya menanggapi diungkitnya janji itu. (dnu/rna)