Cegah Kepala Daerah yang Diusung Korupsi, PDIP Optimalkan Sekolah Kader

Jakarta - PDI Perjuangan menegaskan partainya tidak memberikan toleransi terhadap kader yang melakukan tindak pidana termasuk bagi kepala daerah yang diusung. PDIP menegaskan partainya memiliki pola kaderisasi yang menekankan kewajiban kader taat hukum.

"Bu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) kan sudah bilang agar kader yang terlibat dalam pidana itu tidak dikasih ampun. Status tersangka itu langsung dipecat. Ini lah proses (seleksi kepala daerah, red) kenapa lambat tapi tepat. Supaya biar ketika ditugasi oleh partai di bidang itu, itu bisa lebih paham, apa yang diperjuangkan oleh partai itu sendiri, yakinlah kita berharap di Jakarta tidak ada (kasus)," ujar Wakil Ketua bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Steven Setiabudi Musa, di kantornya, Jl Tebet Raya, Jakarta Selatan,  Kamis (14/4/2016).

Steven mengatakan, setiap calon yang terpilih untuk diusung PDIP akan diberikan sekolah kader. Hal itu agar calon yang diusung setidaknya bisa diminimalisir agar  tidak melakukan tindak pidana.

"Kita ada sekolah kader ketika calon yang sudah ditetapkan itu ada sekolah kader, ketika sudah ditetapkan itu ada sekolah kader. Di situlah yang dikasih pengarahan dari DPD dan ketum agar tidak melakukan korupsi, tindak pidana, semua ada pencegahannya tapi kembali lagi ke pada masing-masing pribadi," ujar Steven.

"Kita bahkan setiap calon kepala daerah harus melapor dan tidak melakukan tindak pidana korupsi dan intergritas," imbuhnya.

(fdn/fdn)