DetikNews
Kamis 14 April 2016, 17:40 WIB

Sejumlah Menteri Rapat Bahas Pengalihan Tenaga Pendidik dari Daerah ke Pemprov

Aditya Mardiastuti - detikNews
Sejumlah Menteri Rapat Bahas Pengalihan Tenaga Pendidik dari Daerah ke Pemprov Foto: Aditya Mardiastuti/detikcom
Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memastikan kesiapan implementasi UU No 23 tahun 2014. UU tersebut mengatur tentang pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten Kota ke provinsi.

Rakor ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Kepala BPKP Ardan Adiperdana serta Wamenkeu Mardiasmo.

Menteri Yuddy menjelaskan pengalihan guru dari kabupaten/kota ke provinsi pastinya akan menimbulkan konsekuensi. Untuk itu pemerintah sudah menyiapkan beberapa formulasi untuk menanggulangi kemungkinan masalah yang akan timbul.

"Sudah ada beberapa formulasi yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam mengatasi hal-hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh UU no 23 tahun 2014 bahwa hal tersebut sudah harus bisa diselesaikan dua tahun setelah diundangkan dan itu artinya pada Oktober 2016," papar Menteri Yuddy usai Rakor di Kementerian PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).

Terkait konsekuensi atau permasalahan yang mungkin timbul. Menteri Anies menyebut perlunya penyelesaian sinkronisasi data agar UU tersebut mampu diimplementasikan pada Oktober 2016.

"Karena ketika kita berbicara mengenai pengalihan itu ada minimal empat komponen (yaitu) prasarana, personil, penganggaran dan dokumen. Tadi kita melakukan pengecekan kita perlu melakukan sinkronisasi," jelas Anies.

Sedangkan, Mendikbud Anies menjabarkan ada 11 provinsi yang belum menyampaikan rencana serah terima namun sudah menyerahkan catatan inventarisnya. Anies juga menyebut ada 10 daerah yang belum menyerahkan rencana serah terima.

"Siapa saja itu adalah Bengkulu, DIY, Banten, NTT, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Maluku Utara, Papua Barat, itu daerah yang belum menyampaikan serah terima karena menjalankan proses validasi," ucapnya.

"Diharapkan provinsi lain memiliki jadwal ini sehingga kita bisa segera eksekusi sesuai dengan jadwal jadi tidak ada keterlambatan," imbuh Anies.

Dari catatan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kemendikbud sebanyak 271.735 orang yang akan dialihkan kewenangannya. Pengalihan status kewenangan ini pemerintah menjamin tidak akan ada interupsi termasuk soal penggajiannya.

"Proses pelimpahan wewenang pendidikan menengah dari kapubaten/kota ke provinsi tidak menganggu pelaksanaan kegiatan
belajar-mengajar dan tidak menganggu aktivitas setiap kepegawaian. Kita memastikan selama 5 bulan ke depan akan berjalan dengan baik," tutur Anies.

Mendikbud menambahkan pada tahun 2001 proses pengalihan sudah pernah terjadi. Waktu itu dari pusat ke provinsi, saat ini yang berbeda adalah dari daerah ke provinsi.

"Kita berharap di sisi masyarakat tidak merasakan ada sisi perubahan. Jadi di kitanya memastikan memang pengelolaannya dipindah tetapi penyelenggaraan pelayanan tidak ada perubahan," jelas Anies.

Sementara itu Wamenkeu, Mardiasmo mengklaim persiapan ini sudah matang. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait P3D (personel, pendanaan, sarana prasarana dan dokumen) dan sepakat memang harus selesai bulan Oktober 2016.

"Penggajian untuk guru SMP-SMA sederajat tetap berjalan sampai dengan akhir tahun. Tetapi untuk bulan Oktober, November, Desember akan dibayarkan melalui kabupaten/kota. Baru beralih ke pemerintah provinsi per Januari 2017," jelas Mardiasmo.

Mardiasmo mengatakan pelaksanaan perpindahan ini sudah siap. Dia menyebut sudah memiliki data jumlah PNSD yang akan dialihkan. "Untuk alokasi APBN ke depan sudah kita siapkan jumlah temuan data-data jumlah PNSD yang akan dialihan, yang akan masuk bagian yang sudah disiapkan, bagaimana DAU ke depan, DAU Kota, DAK, BOS juga kita siapkan, tidak ada masalah," kata Mardiasmo.


(rvk/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed