Anggota BPK Prof Eddy Ikut Sidangkan Pengaduan Ahok Soal Audit Sumber Waras

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) titip salam untuk salah satu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Profesor Eddy. Ahok tak menyebut secara detail identitas pimpinan BPK yang dia sebut dengan Prof Eddy tersebut.

Dalam penelusuran detikcom di laman BPK, ada anggota BPK dengan nama Prof Eddy yakni Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi yang sebelumnya berkecimpung di BPKP. Selain menitipkan salam, Ahok juga mendoakan agar Prof Eddy panjang umur dan melihat dia bisa jadi presiden untuk membasmi orang-orang munafik.

Baca juga: Ahok: Salam Buat Salah Satu Ketua BPK Prof Eddy, Semoga Dia Panjang Umur

Hari ini Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengungkap bahwa Prof Eddy menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang menyidangkan pengaduan Ahok soal auditor 'nakal' BPK Perwakilan DKI.

Hasil sidang MKKE memutuskan bahwa auditor BPK Perwakilan DKI tak melanggar kode etik saat mengaudit keuangan Pemprov Jakarta terkait pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Keputusan itu diambil tanpa memeriksa Ahok sebagai pelapor.

Ketua BPK Harry Azhar Aziz beralasan dalam sidang kode etik MKKE, pelapor tidak perlu diperiksa. Toh hasilnya tidak ditemukan pelanggaran etik yang diduga dilakukan auditornya.

"Tidak perlu diperiksa, itu keputusan majelis. Anggota majelisnya yaitu Prof Eddy, Moermahadi dan 3 lagi dari luar," kata Harry kepada  wartawan di Istana.

Prof Eddy usai pertemuan BPK dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (14/4)

Selain Prof Eddy, anggota MKKE BPK lainnya adalah Moermahadi Soerja Djanegara yang merangkap sebagai ketua, Prof. Zaki Baridwan, Drs. Mustofa dan Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa

Kepala Biro Humas BPK, R Yudi Ramdan mengatakan pada tanggal 23 Maret 2016, panitera MKKE juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta. Surat bernomor 03/S/PAN-MKKE/03/2016 itu berisi penjelasan atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota BPK Perwakilan DKI.

"Berdasarkan putusan MKKE, terlapor tidak terbukti melanggar kode etik BPK," kata Yudi di gedung BPK.

(erd/nrl)