Daerah Lumbung Padi di Sumut Kekurangan Air Selama 2 Tahun

Serdang Bedagai - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, diminta memberi perhatian kepada petani di daerah itu yang sejak dua tahun terakhir ini mengalami kekurangan air. Minimnya produksi padi di kabupaten yang merupakan lumbung padi nasional ini dikhawatirkan akan mengganggu swasembada beras. Pasalnya, lahan yang terganggu hampir mencapai 60 ribu hektar."Musim kemarau mengakibatkan ribuan petani di Kabupaten Serdang Bedagai ini terpaksa memanen padi sebelum masanya. Karena khawatir jika ditunggu lebih lama, padi akan rusak. Akibatnya, jumlah produksi padi daerah ini menurun jauh," kata Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumatera Utara (Sumut) Soekirman.Soekirman yang berbicara kepada wartawan di Sei Rampah, ibukota Kabupaten Serdang Bedagai, sekitar 40 kilometer dari Medan, Rabu, (16/3/2005), menyatakan, kebutuhan air untuk pertanian di Serdang Bedagai umumnya diperoleh dari Sungai Ular. Namun, sekarang ini debit air di sungai tersebut sudah menurun jauh.Soekirman yang juga Ketua Yayasan Bitra Indonesia menyatakan, dahulunya debit air dari sungai ini mencapai 145.000 liter per detik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sawah seluas 145 ribu hektar. Sementara, sawah yang mengandalkan sumber air dari Sungai ini hanya 85 ribu hektar. "Debit air sungai itu jauh lebih besar dari volume yang dibutuhkan. Namun kenapa sampai terjadi kekurangan air? Kemungkinan kurangnya debit air ini karena terganggunya keseimbangan Daerah Aliran Sungai, untuk itu pemerintah diharapkan bisa menyikapinya secara serius," kata Soekirman. Sementara itu, M. Nasir (40), salah seorang warga Desa Lubuk Cemara, Kecamatan Perbaungun, menyatakan, kekurangan air ini telah terjadi sejak empat musim tanam lalu. Hal ini mengakibatkan produksi padi menurun. Kalau biasanya panen bisa mencapai 250 sampai 300 kilogram/hektar maka pada musim tanam lalu hanya 150 kilogram/hektar.Dikatakan, warga desa itu sudah menyampaikan surat kepada berbagai pihak dan instansi terkait seperti Bupati Serdang Bedagai, Gubernur Sumut dan Menteri Dalam Negeri, namun hingga kini belum ada jawaban. (umi/)