"Bila benar panitia pengarah munas menetapkan kebijakan setoran dari calon kandidat ketua umum,Β itu menandakan bahwa panitia tidak punya konsep untuk mewujudkan pelaksanaan munas yang berkualitas," ujar Wasekjen Golkar Ahmad Dolly Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4/2016).
Menurutnya, rencana ini mundur ke belakang dan bertolak belakang dengan wacana melibatkan KPK serta PPATK untuk menciptakan munas yang bersih serta berkualitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai kader Golkar, dia mengingatkan komitmen penyelenggaraan munaslub ini untuk penyelesaian konflik yang terjadi berkepanjangan. Dia khawatir adanya sumbangan dari caketum ini justru melegakan budaya uang dan transaksional yang selama ini dilakukan secara bersembunyi.
"Perlu dipahami bahwa budaya setor menyetor untuk menjadi pemimpin organisasi sangatlah tidak lazim. Apalagi khususnya di dalam organisasi politik," tuturnya.
Sistem setoran ini secara logika menurutnya tak sesuai diterapkan dalam partai politik.
"Politik itu adalah panggilan. Politik itu adalah pengabdian dan politik itu adalah perjuangan. Jadi bagaimana logikanya, orang yang merasa terpanggil karena punya tanggung jawab, orang yang ingin mengabdi dan berjuang disuruh setor atau bayar? Sangat tidak masuk akal!" tuturnya.
Kemudian, bila kebijakan ini direalisasikan, dia khawatir akan menjadi kebiasaan dan mungkin berlanjut ke tingkat bawah seperti DPD sampai kepengurusan ranting. Kader yang tak punya kemampuan materi, akan kalah dengan yang punya kelebihan uang.
"Dampak dalam jangka panjang Golkar akan sangat sulit melahirkan kader-kader yang punya kapasitas kepemimpinan yang kuat, memiliki kecerdasan secara konseptual, serta punya kemampuan artikulasi dan membangun jaringan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua SC Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan besar nominal uang sumbangan para caketum akan disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Menurutnya, pihak SC hanya melaporkan ke DPP untuk diplenokan.
Soal kabar para caketum harus menyetor Rp 20 miliar, Nurdin menepisnya sebagai sumber yang tak jelas.
"SC belum pernah ada keputusan angka Rp 20 miliar. Itu enggak jelas dari mana sumbernya karena sampai saat ini belum ada angka," kata Nurdin di kantor DPP Golkar, Slipi, Rabu (13/4). (hty/tor)











































