Ada 26 Kasus Korupsi Sejak 2007, Para Pejabat di Sumut Dikumpulkan KPK

Jakarta - KPK mengumpulkan seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Hal itu dilakukan lantaran KPK menyoroti Sumut sebagai salah satu provinsi yang sering menjadi 'langganan' KPK.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyebut bahwa sejak 2007 sudah ada 26 kasus korupsi di Sumut. Kasus korupsi itu melibatkan semua lini dari wali kota, bupati, anggota DPRD, hingga Gubernur.

"Dalam catatan KPK, sejak 2007 telah ada 26 kasus korupsi di Sumut yang ditangani KPK, terbanyak terjadi di 2015. Yang melibatkan wali kota, bupati, anggota DPRD, hingga gubernur. Dengann 21 kasus di antaranya adalah terkait penyuapan," sebut Priharsa di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016).

KPK pun kemudian mengumpulkan pejabat Sumut pada hari ini. Hal itu dilakukan agar para pejabat tersebut mendapat rekomendasi khusus dari KPK untuk menjadi pemerintahan yang bebas korupsi.

"Kondisi itu membuat KPK menjadikan Sumut sebagai salah satu provinsi yang menjadi sorotan utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Jajaran KPK mengumpulkan segenap pejabat pemerintahan di Sumut hari ini untuk mendorong mereka agar benar-benar konsisten dan sungguh-sungguh dalam melakukan tata kelola yang baik dan pencegahan korupsi," jelas Priharsa.

"Akan ada tim khusus dari KPK yang akan memantau pelaksanaan upaya pembenahan di Sumut. Tim pencegahan akan memberikan pendampingan dan asistensi. Tim penindakan akan mebuka mata lebar-lebar terhadap oknum-oknum yang coba-coba korupsi di Sumut. KPK berharap langkah ini akan benar-benar membuat Sumut segera menjadi provinsi yang terbebas dari korupsi," imbuh Priharsa. (dha/mad)