.webp)
Bakal calon Ketum Golkar Airlangga Hartarto menilai mestinya yang diprioritaskan adalah calon ketum yang memenuhi syarat prestasi, loyalitas, dedikasi, dan tak tercela, atau di Golkar jamak dikenal dengan PLDT. Bukan persyaratan materi.
"Artinya kalau bisa persyaratan calon ketua umum itu kembali lagi harus ada prestasi, loyalitas, dedikasi, tak tercela. Bukan persyaratan secara materi," ujar Airlangga kepada detikcom, Rabu (13/4/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tunggu saja secara filosofi Munaslub yang baik membangun akuntabel, transparan. Ini yang harus jadi prioritas, dilihat ke depan bagaimana para calon ketum ada kontestasi secara adil," ujarnya.
Ia pun mengapresiasi adanya pembentukan Komite Etik Munaslub yang rencananya diketuai Hajriyanto Tohari. Untuk mendukung kinerja, pembentukan Komite Etik harus direalisasikan dengan penyesuaian aturan AD/ART partai.
Komite Etik bisa menjadi pengawas dalam Munaslub bila ada indikasi kecurangan seperti politik uang.
"Jumlah (uang sumbangan, red) belum ada keputusan. Kita juga masih menunggu kinerja Komite Etik Munaslub yang harus diatur lagi secara jelas," tuturnya.
Terkait syarat lain seperti caketum harus bebas narkoba dan melapor harta kekayaan, Airlangga menyetujuinya. Tahapan ini sebagai cara menentukan calon kader pemimpin Golkar yang bisa dijadikan sosok panutan untuk dicontoh.
"Itu bagus untuk ketahui sosok kader Golkar. Laporan harta kekayaan juga untuk transparan," sebut eks Ketua Komisi VI DPR itu.
Sebelumnya, Ketua SC Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan besar nominal uang sumbangan para caketum akan disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Menurutnya, pihak SC hanya melaporkan ke DPP untuk diplenokan.
Soal besaran uang yang harus disetor Rp 20 miliar, Nurdin menepisnya sebagai sumber yang tak jelas.
"SC belum pernah ada keputusan angka Rp 20 miliar. Itu enggak jelas dari mana sumbernya karena sampai saat ini belum ada angka," kata Nurdin di kantor DPP Golkar, Slipi, Rabu (13/4).
(hty/miq)
