Komisi III DPR Upayakan Peningkatan Anggaran BNPT

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membutuhkan anggaran mencapai Rp 826 miliar untuk kinerjanya. Komisi III DPR siap mengupayakan hal tersebut.

"Komisi III DPR RI akan mengupayakan peningkatan anggaran BNPT agar terpenuhi kebutuhan saran dan prasarana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal bagi peningkatan kinerja BNPT," kata Wakil Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan yang memimpin rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016).

Yang kedua, BNPT diminta membuat standar soal pencegahan dan penindakan. Kesimpulan ini disepakati oleh DPR dan BNPT.

"Komisi III DPR RI mendesak BNPT bersama instansi yang terkait untuk menyusun Standard Operational Procedures (SOP) yang terstandarisasi, baik di bidang pencegahan maupun penindakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia," paparnya.

Dalam rapat, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian sempat memaparkan rencana kebutuhan kantor di Jakarta hingga pembentukan tim-tim. Tito mengapresiasi dukungan dari Komisi III itu.

"Saya sangat setuju. Kami ajukan tadi, anggaran tahun depan kurang lebih Rp 826 miliar," ujarnya.

Dukungan soal anggaran BNPT ini sempat disampaikan anggota F-PD Ruhut Sitompul. Menurutnya, anggaran yang saat ini masih sangat kurang.

"Aku sedih liat anggaran kalian. Tolong banggar disini kasih Rp 1 T. Karena kita hanya menuntut tapi tidak memperhatikan keringat, darah yang mereka keluarkan," kata Ruhut.

Di hadapan Komisi III, Tito juga membeberkan program prioritas BNPT di 2016. Dia menyebut bahwa ancaman terorisme masih ada, beberapa di antaranya adalah masih adanya jaringan Santoso, berkembangnya radikalisme, ISIS di tingkat global dengan pendukung di ranah lokal, hingga makin canggihnya IT.

Beberapa program yang dipaparkan Tito antara lain penjara khusus teroris dengan pengamanan ketat hingga tim cyber patrol. Ada pula program netralisir radikalisme di Poso dan Bima.

(imk/fdn)