Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, alasan dirinya menuntut transparansi Banprov karena pada tahun 2014 lalu Pemprov Jabar pernah membuat perencanaan untuk jalur lingkar barat yang menghubungkan Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari (Kabupaten Purwakarta) dan Kabupaten Bogor.
Baca: Tahun Lalu Purwakarta Dapat Bantuan Provinsi Rp 60 M, Tahun Ini Rp 28 M
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seharusnya, kata Dedi, jalan yang memiliki panjang sekira 57 KM itu menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi. Namun karena tak kunjung terealisasi, Dedi miris karena warga Kecamatan Sukasari, Keecamatan Jatilhur, dan Kecamatan Maniis karena tidak bisa menikmati fasilitas publik.
Padahal menurut dia, warga telah berkorban dengan adanya pembangunan Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata. Sehingga membuat mereka terisolir selama 50 tahun terakhir karena minimnya infrastruktur penghubung jalur darat.
Bahkan air dari dua waduk tersebut tak bisa dinikmati oleh masyarakat lokal karena mengalir ke Bekasi, Indramayu, Cirebon, Karawang, Subang. Sehingga tempat-tempat itu menjadi swasembada pangan untuk Jabar dan nasional.
"Sehingga saya menganggap ini sudah tidak bisa lagi hanya oleh Pemkab. Toh kita sudah berkontribusi dalam kepentingan Jabar dan nasional," tuturnya.
Baca: Bantuan Provinsi Jabar Dikurangi untuk PON, Depok Terima Dana Paling Kecil
Selain soal jalan yang kini sudah diselesaikan oleh Pemkab Purwakarta, permasalahan listrik pun yang semula dijanjikan bantuan tak kunjung terealisasi. Sehingga tahun ini pun Pemkab secara bertahap akan mewujudkannya.
"Dan tahun ini 100 persen permasalahan listrik di Kabupaten Purwakarta tuntas. Kan miris juga Cirata dan Jatiluhur sebagai pembangkit listrik tapi masyarakatnya tidak punya listrik sejak dulu," tukas Dedi. (trw/trw)