"Sampai saat ini BNPT tidak punya gedung permanen di Jakarta. Adanya di Sentul, tapi untuk tempat pelatihan dan pusat deradikalisasi. Bukan kantor utama," kata Komjen Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016).
Tito menuturkan bahwa pusat pelatihan di Sentul, Jawa Barat itu jaraknya jauh. Itu menyulitkan tamu-tamu dan mitra kerja yang akan berkoordinasi dengan BNPT.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain kantor, BNPT juga membutuhkan crisis center. Dengan demikian, BNPT bisa mengontrol rentetan peristiwa di daerah.
"Mungkin dibantu dapat tempat di Jakarta dan crisis center dengan teknologi di situ," ucap Komjen Tito.
Paparan Tito soal kebutuhan gedung untuk BNPT itu disambut oleh anggota Komisi III DPR. Anggota F-PDIP Herman Hery mengusulkan agar gedung lama KPK yang dipakai oleh BNPT.
"Soal gedung, mungkin Komisi III bisa bantu. Ada bekas gedung KPK yang lama. Bisa pinjam pakai dulu gedung KPK yang lama," ujar Herman.
Dukungan yang sama juga disampaikan oleh anggota F-Gerindra M Syafi'i. "Soal gedung, kita dukung," ucapnya.
Senada dengan rekan-rekannya, anggota F-PD Ruhut Sitompul memberikan dukungan penuh untuk BNPT. Termasuk soal anggaran yang saat ini dianggap masih sangat kurang.
"Aku sedih liat anggaran kalian. Tolong banggar disini kasih Rp 1 T. Karena kita hanya menuntut tapi tidak memperhatikan keringat, darah yang mereka keluarkan," kata Ruhut. (imk/rvk)










































