Isu Caketum Golkar Harus Setor Rp 20 M, ini Penjelasan Panitia Munas

Jakarta - Persiapan jelang Munas Golkar 7 Mei mendatang dipanaskan isu calon ketum harus menyetor Rp 20 miliar ke panitia. Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Munas Yorrys Raweyai meluruskan nilai itu belum jadi keputusan panitia.

Yorrys mengatakan memang ada wacana agar calon ketum Golkar menyetor sejumlah uang ke panitia. Bahkan wacana itu hampir diketok jadi keputusan. Yorrys mengatakan wacana itu adalah idenya.

"Jadi wacana itu memang saya yang cetuskan. Semangatnya adalah transparansi. Kita ingin membersihkan munas ini adri money politics. Jadi daripada mereka cawe-cawe ke kader daerah nggak jelas, lebih baik kita buka semua secara transparan," kata Yorrys saat dihubungi, Rabu (13/4/2016).

Yorrys memaparkan panitia penyelenggara, bersama SC dan OC munas, sudah membuat hitung-hitungan kasar biaya yang dibutuhkan untuk munas. Hitung-hitungan mencakup sewa hotel di Bali, akomodasi dan ongkos kedatangan seluruh peserta munas se-Indonesia. Hasilnya, dihasilkan angka estimasi sekitar Rp 100 miliar.

Selama ini, kata Yorrys, calon ketum Golkar gerilya mandiri ke daerah-daerah dan "mengongkosi" pengurus Golkar daerah yang berangkat ke munas. Nah, panitia penyelenggara munas ingin praktik itu dihapuskan. Jadi, daripada "ongkos" disebar, lebih baik dikumpulkan di panitia, agar sebarannya lebih merata.

"Jadi kader daerah juga nggak perlu cawe-cawe lagi ke calon ketum minta ongkos dan sebagainya. Semuanya kita kumpulkan saja jadi satu, dan kelola secara transparan," ujar Yorrys.

Kembali ke angka Rp 100 miliar untuk kebutuhan munas, Yorrys mengatakan panitia juga akan mengeluarkan dana. Nah, sisa dana yang dibutuhkan setelah dikurangi anggaran dari panitia, baru akan dimintakan bantuan ke calon ketum.

"Jadi bukan Rp 100 miliar itu dibebankan merata ke calon ketum, yang sekarang kan sudah 7 caketum yang muncul, jadi nggak begitu. Setelah panitia mengeluarkan uang, baru nanti mereka. Tapi ini hitung-hitungannya belum selesai," ujarnya.

Dana yang akan diminta ke calon ketum, kata Yorrys, akan disesuaikan dengan profil kekayaan. Panitia akan meminta data LHKPN bagi calon ketum yang menjadi penyelenggara negara, dan data laporan pajak bagi yang bukan penyelenggara negara.

Selain itu, sebelum membuat keputusan soal permintaan uang ini, Yorrys mengatakan Ketum Golkar Aburizal Bakrie akan terlebih dahulu menyurati KPK dan Bareskrim meminta pertimbangan. Golkar ingin memastikan bahwa aturan yang dibuat tak melanggar Undang-Undang. (tor/van)