Kabupaten Batang Dijadikan Rujukan 2 Pusdiklat Lembaga Tinggi Negara

Mencari Cagub DKI Terbaik

Kabupaten Batang Dijadikan Rujukan 2 Pusdiklat Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Toriq - detikNews
Rabu, 13 Apr 2016 10:36 WIB
Diklat BPK di Kabupaten Batang, Selasa (12/4). Foto: dok. Pemkab Batang
Jakarta - Citra Batang sebagai kabupaten antikorupsi kian kuat. Sejauh ini, Kabupaten Batang sudah jadi tujuan belajar dari dua lembaga tinggi negara.

Setelah Pusat Pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) Kejaksaan Agung RI (6/4), kini giliran Pusdiklat Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengunjungi Kabupaten Batang (12/4) kemarin.

"Pemkab Batang sangat merasa terhormat dikunjungi Pusdiklat BPK RI, yang bertujuan ingin melihat beberapa terobosan di dalam pemerintahan daerah yang sudah kami lakukan, mulai dari pengelolaan transparansi, penciptaan wilayah bebas korupsi, pembuatan pakta integritas di seluruh kantor SKPD, inovasi dan perbaikan sistem, festival anggaran, dan partisipasi publik," kata Yoyok dalam siaran pers, Rabu (13/4/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kegiatan yang dihadiri oleh lima puluh peserta dari BPK RI itu menghadirkan diskusi soal penerapan good governance di Batang. Salah satu kesimpulan dari diskusi ini adalah bagaimana keberlanjutan dari inovasi pemerintahan daerah yang sudah dibangun oleh Kabupaten Batang selama ini saat kepemimpinan Bupati Yoyok berakhir. Seperti yang sudah sering disampaikan, penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015 ini menyatakan tidak akan maju lagi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Batang untuk periode selanjutnya.

"Untuk menjaga keberlanjutan dari program inovasi pemerintahan tentunya tidak ada hubungan secara langsung dengan sosok saya. Pasti DPRD, BPK, kejaksaan, dan lain-lain memiliki keinginan yang sama dengan saya, yakni Kabupaten Batang dipimpin oleh kepala daerah yang lebih baik," kata Yoyok yang merupakan Mantan Kasubdit Rahgalmassa Jabotabek BIN itu.

Yoyok mengatakan tidak ada kepala daerah yang super. Yang ada adalah tim yang super.

"Negeri ini dibangun atas dasar persatuan. Sebetulnya, semua dinas instansi pemerintahan baik vertikal, maupun horizontal, mulai dari eksekutif, DPRD, Kejaksaan, kepolisian, BPK, dan lain-lain memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin membangun negeri ini," ujarnya.

"Sehingga, mulai dari proses perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pengawasan, dan audit sudah ada tugas masing-masing. Jika ini bisa terlaksana dalam satu jalur yang punya kesamaan visi, maka proses pembangunan pasti akan berjalan dengan sangat baik," pungkas Yoyok. (tor/van)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads