Mencari Solusi Agar Harta Rampasan Kasus Akil Mochtar Dkk Tak Jadi Besi Tua

Jakarta - Sidak Dirjen Pemasyarakatan (PAS) dan Ditjen Peraturan Perundangan (PP) ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta menimbulkan pekerjaan rumah yang besar. Sebab banyak barang bukti yang terbengkalai menjadi besi tua. Negara juga harus memikirkan post judikasi sebagai hilir dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan KUHAP, seluruh barang sitaan negara dan rampasan negara haruslah dititipkan ke Rupbasan. Barang sitaan adalah barang yang masih diperlukan dalam proses penyidikan-penuntutan, sedangkan harta rampasan adalah barang sitaan yang telah dirampas oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Seluruh barang bukti yang disita polisi, jaksa, KPK dan penyidik PPNS lain, haruslah dititipkan ke Rubpasan tersebut.
"Jangan heran, seperti dalam penyitaan kasus sabu malah disalahgunakan karena tidak disimpan dalam Rupbasan. Ada juga barang bukti dipakai untuk kepentingan pribadi, seperti mobil," kata ahli hukum Prof Dr Hibnu Nugroho saat berbincang dengan detikcom, Rabu (13/4/2016).

Oleh karena itu, maka Rupbasan haruslah menjadi komandan dan pusat barang sitaan negara. Setiap aparat polisi dan jaksa yang menyita barang sitaan, haruslah melaporkan ke Rubpasan dan menitipkannya. Meski demikian, TKP Rupbasan bisa saja berada di kantor polisi atau jaksa, sepanjang semua pergerakan barang sitaan itu atas sepengetahuan Rupbasan. Pada kenyataanya, saat ini tidak jelas siapa saja yang berhak menyimpan barang barang-barang sitaan tersebut.

"Ini untuk menghindari masalah penyalahgunaan wewenang sehingga semua terkontrol oleh Rupbasan," cetus Hibnu.
Benda yang dititipkan ke Rupbasan tidak hanya mobil atau benda bergerak saja. Tetapi juga benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, rekening atau kapal.

"Kalau tanah, yang dititipkan adalah sertifikat. Bagaimana kalau seandainya barang buktinya sapi? Rupbasan harus menjualnya dan menyita uang hasil penjualannya hingga kasus itu mendapatkan status hukum, apakah dikembalikan ke pemilik atau dirampas negara. Kan tidak mungkin Rupbasan punya pegawai untuk memberikan rumput dan mencari pakan sapi," papar dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu.

Oleh sebab itu, Kemenkum HAM mempunyai pekerjaan besar untuk menyelesaikan proses hilir sistem pidana itu. Kemenkum HAM harus membuat mekanisme dan payung hukum bagaimana proses penyitaan, perampasan, pengelolaan hingga pelelangan harta tersebut secara sinergis yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara.

"Ini masalah besar. Ketika kita membangun sistem hukum, kita kurang memberikan perhatian kepada post judikasi itu," ujar Hibnu.
Sebagaimana diketahui, banyak barang bukti berbagai kasus dibiarkan terbengkalai dan menjadi besi tua di Rupbasan Jakarta Timur/Jakarta Pusat. Seperti mobil pemadam kebakaran yang dirampas dari kasus mantan Menteri Hari Sabarno dibiarkan 9 tahun teronggak hingga karatan dan rusak di sana-sini. Ada pula barang bukti mobil yang dikendarai Afriyani. Yang paling mencolok adalah 15 truk molen sitaan dari kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Ada juga mobil mewah sitaan dari Akil Mochtar dan Ahmad Fathonah.
Padahal, esensi penyitaan harta kasus korupsi adalah mengembalikan kekayaan negara. Tapi bagaimana negara akan kembali kaya jika harta itu malah dibiarkan menjadi besi tua.

"Ada kerugian negara di dalamnya. Ada juga sisi keuangan negara yang harus membiayai barang-barang rongsokan itu. Ada juga yang bernilai ekonomi tapi tidak bisa dimanfaatkan," kata Dirjen Perundang-Perundangan Widodo Eka Tjahjana didampingi Dirjen Pemasyarakatan I Wayan D Yusak di Rupbasan kemarin. (asp/nrl)