Caketum Golkar Setor Rp 20 M, Akom cs: Apa Harus Merampok?

Jakarta - Panitia Munaslub Golkar memunculkan wacana setoran Rp 20 miliar dari caketum untuk menghindari politik uang. Tim sukses Ade Komarudin menganggap nominal itu fantastis dan tidak wajar.

"Ini bukan soal mampu atau tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut. Tapi soal patut atau tidak patut. Kalau jumlahnya wajar dan tidak sefantastis itu, kita dapat memakluminya. Tapi kalau benar sampai sebesar itu weleh...weleh...," kata Timses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo kepada wartawan, Rabu (13/4/2015).

Pria yang akrab dipanggil Bamsoet ini memperkirakan panitia Munaslub Golkar ini terinspirasi Munas Hipmi dan Kadin yang setorannya Rp 1-3 miliar. Tetapi angka Rp 20 miliar dianggap tidak masuk akal.

"Para kandidat yang rata-rata anggota DPR, ada mantan anggota DPR dan Gubernur itu harus merampok kemana? Menurut saya ini kemunduran bagi partai sebesar Golkar," ujar Ketua Komisi III ini.

Menurut Bamsoet, alasan menghindari politik uang hanya mengada-ada. Jika memang penyelenggara butuh uang, maka diminta terus terang.

"Kalau alasan panitia butuh dana untuk penyelenggaraan, ya lebih baik berterus terang saja. Saya yakin para kandidat rela dan iklas patungan," ujar Bamsoet.

Hanya saja, lagi-lagi nominal Rp 20 miliar disoal. Berdasarkan pengalaman menyelenggarakan Munas Bali 2014, kebutuhan penyelenggara menyewa 2.000 kamar tidak sampai Rp 10 miliar.

Dan berdasarkan pengalaman kami saat Munas Bali tahun 2014 dengan 2000 kamar di sembilan hotel di Bali tidak sampai Rp 10 miliar kok. Lalu sisanya buat apa?

"Sekali lagi, kalau kebijakan itu benar-benar dilaksanakan, itu sama saja para calon atau kandidat disuruh merampok atau korupsi hehehe.. Karena hampir seluruh calon adalah anggota DPR," ungkap Bamsoet.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Organizing Committee Zainudin Amali mengatakan wacana setoran itu belum diketok jadi kesepakatan. Nominalnya masih bervariasi, tapi ada yang mengusulkan hingga Rp 20 miliar.

"Saat rapat disinggung, berapa sih? Ada yang ngomong begini begitu. Ada yang muncul angka Rp 20 M. Dan itu belum jadi keputusan," ujar Amali di Gedung DPR, Selasa (12/4).

(imk/van)