F-PAN: Pimpinan DPR Kejar Tayang Soal RUU Tax Amnesty

Jakarta - Seluruh fraksi di Komisi XI setuju melanjutkan pembahasan RUU Tax Amnesty meski rapat pengganti Bamus soal RUU tersebut dipermasalahkan. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto pun menilai ada ketergesaan dari DPR dalam membahas RUU usulan pemerintah itu.

Yandri pun mengakui bahwa undangan rapat itu dikirimkan secara mendadak.

"Rapat bamus kemarin saya dapat SMS ada rapat baru jam 15.00 WIB lewat. Kita (PAN) nggak ada, sudah di luar gedung," kata Yandri di ruang Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2016).

Yandri menilai ada sesuatu yang ganjil dalam permasalahan ini. Menurutnya ada seolah-olah yang ingin dikejar oleh pimpinan DPR. Padahal hasil rapat Bamus sebelumnya yang memutuskan agar ada rapat konsultasi terlebih dahulu dengan presiden, belum dicabut.

"Saya kritik juga ini pimpinan DPR, semuanya tergopoh-gopoh, kejar tayang. Dan hasil Bamus yang kemarin itu belum dibatalkan. Seharusnya rapat bamus yang kemarin itu dijalankan dulu," kata Yandri.

"Jangan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dibuat seperti membalikkan telapak tangan. Biar pemerintah menyelesaikan dulu lewat menkeu atau menko perekonomian," lanjutnya.

Pada Rapat Bamus sebelumnya, Rabu (6/4), F-PAN setuju dengan keputusan agar ada rapat terlebih dahulu dengan presiden. Sebab menurutnya pemerintah harus menjelaskan soal urgensi dari RUU pengampunan pajak itu.

"Karena RUU ini sensitif, kita minta ke pimpinan DPR untuk konsul ke pemerintah untuk menjelaskan ke publik agar tahu targetnya apa? eksekusinya gimana, DPR tidak ingin menjadi tertuduh ngebet nyari duit, melindungi koruptor di luar," tutur Yandri.

"Makanya pemerintah perlu menjelaskan. Kalau standingnya gitu, seolah-olah DPR dituduh ada permainan uang besar. Tapi karena defisit anggaran dan sumber pemasukan pemerintah yang sangat minim," imbuh anggota Komisi II itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun mengaku tengah mengkaji apakah akan melaporkan Ade Komarudin yang hanya memimpin rapat Bamus seorang diri. Mestinya, minimal dalam rapat bamus itu diwakili dua pimpinan DPR. Waketum Gerindra itu menilai prosedur pembahasan RUU Tax Amnesty menjadi cacat karenanya dan hanya sebuah akal-akalan saja.

"Menurut saya ini terlalu diramaikan, seharusnya diagendakan dari hasil bamus kemarin. Harus berpatok pada hasil bamus sebelumnya," ujar Yandri saat dimintai pendapat.

Dengan panasnya Fadli dan Akom ini, apakah F-PAN menilai ada ketidakkompakkan para pimpinan DPR?

"Dinamika tidak masalah ada persepsi A, B atau C. Tidak masalah. Yang jelas rapat paripurna tadi tidak ada hasilnya itu. (Pembahasan RUU Tax Amesty) tidak diagendakan di paripurna. Tapi nggak diagendakan saja tadi banyak interupsi dari anggota," jawab Yandri mengakhiri.


(ear/hty)