Dipotong untuk PON Jabar, Bantuan Provinsi untuk Kabupaten dan Kota Tak Wajib

Bandung - Bappeda Jabar memastikan bahwa hanya dana bantuan keuangan untuk desa dan kabupaten kota yang dipotong demi penyelenggaraan PON ke-XIX dimana Jabar menjadi tuan rumahnya. Sesuai aturan Permendagri, bantuan keuangan dari provinsi itu tidak bersifat wajib.

Hal itu disampaikan Yuke Septina, Kabid Pendanaan Pembangunan Bappeda Jabar saat ditemui di kantornya, Jalan Ir Djuanda, Selasa (12/4/2016).

"Untuk PON itu memang belum terakomodir dananya sehingga mengambil dari pos yang lain. Yaitu dari dana bantuan keuangan untuk desa dan juga untuk kabupaten kota," ujar Yuke.

Menurutnya, berdasarkan aturan Permendagri, bantuan keuangan bukan merupakan prioritas utama dan tidak bersifat wajib diberikan dari Pemprov ke kota kabupaten.

"Besar kecilnya juga relatif. Jangan dipermasalahkan. Enggak musti tiap tahun naik. Ini juga kan karena ada event PON, untuk Jabar juga. Jadi harus tetap diamankan," katanya.

Baca: Bantuan Provinsi Jabar Dikurangi untuk PON, Depok Terima Dana Paling Kecil

Pemerintah kabupaten maupun kota juga seharusnya tidak terlalu mengandalkan dana bantuan dari provinsi untuk pelaksanaan program-programnya.

"Seperti kita saja dari APBN. Kalau kita minta ke APBN kan gimana pusat ngasihnya. Pusat kan punya prioritas, provinsi juga punya prioritas," tutur Yuke.

Pembangunan venue yang akan digunakan saat PON juga disebutkan Yuke kabupaten kota akan turut mendapatkan manfaatnya. Seperti diketahui ada 14 daerah yang menjadi lokasi penyelenggaraan PON.

Lagipula, untuk PON ini dijelaskan Yuke telah disosialisasikan sejak lama supaya kabupaten kota turut mendukung dan memberi perhatian.

"Kita kan sudah sounding ada PON udah dari 2011 kok," tutur Yuke.

Namun ia memastikan, selain dua instrumen tersebut, PON tidak mengambil pos lainnya. "Tidak ada yang lainnya, hanya dari 2 instrumen itu saja. Dan sisanya nanti dari sponsor dan lainnya," tutur Yuke.

Kebutuhan dana untuk penyelenggaraan PON 2016 ini disebut Yuke mencapai lebih dari Rp 2 triliun, namun berapa prosentase dari potongan dana bantuan keuangan, ia mengaku tak tahu pasti.

"Dari dana bantuan keuangan itu ada lah sampai ratusan miliar," katanya.

Dana bantuan provinsi untuk kabupaten dan kota di Jabar tahun ini sekitar Rp 3,2 triliun menurun dibandingkan tahun lalu mencapai Rp 4,9 triliun. Menurut Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa angka itu bisa saja berubah dalam APBD perubahan nanti.

Sementara itu dana bantuan desa yang setiap tahunnya diberikan Rp 100 juta, tahun ini hanya akan dicairkan setengahnya yaitu Rp 50 juta pada APBD perubahan. Sisanya nanti dirapel tahun depan. (tya/trw)