Anggota Komisi III DPR: Kasus Siyono Tak Boleh Berhenti di Sidang Etik

Jakarta - Polri menyebut petugas Densus 88 yang menyalahi prosedur hingga Siyono tewas, akan disidang etik. Tetapi, hal itu tidak cukup sebagai pertanggungjawaban.

"Kami sepakat bahwa kasus ini tidak bisa berhenti pada sidang etik. Harus minta pertanggungjawaban lebih jauh," kata anggota Komisi III Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat umum dengan Komnas HAM, Muhammadiyah, san Kontras. Rapat ini khusus untuk membahas soal kematian Siyono usai ditangkap Densus 88.

"Nanti dengan kapolri dan densus kami akan pertanyakan," ujar politikus Nasdem ini.

Sementara itu anggota F-PAN Daeng Muhammad menekankan bahwa tidak boleh negara langsung menindak tanpa proses peradilan. Dugaan-dugaan harus dibuktikan di pengadilan.

"Kalau diduga bersalah, dia punya hak menjawab di pengadilan. Jangan sampai ada proses yang salah," ucap Daeng.

Dia juga mempertanyakan upaya-upaya untuk menghalangi autopsi Siyono hingga keluarga merasa takut. Daeng meminta agar penanganan terorisme tidak menimbulkan teror baru.

"Bagaimana kalau autopsi tidak boleh, ini menciptakan teror baru. Justru anti teroris yang menciptakan teror," ungkapnya.

Sebelumnya, Kadiv Propam Polri Irjen M Iriawan, menjelaskan dalam kasus ini ada dua anggota Densus yang diduga tak sesuai prosedur. Ditemukan data kalau Siyono tak diborgol. Di dalam mobil, Siyono juga hanya dikawal dua orang, termasuk sopir. Semestinya di kiri dan kanan Siyono ada yang berjaga.

Dua anggota Densus itu dinyatakan menyalahi prosedur. Selanjutnya, mereka akan disidang.

"Kita sidang nanti. Yang jelas kan yang terlibat langsung dulu," jelas Irjen M Iriawan, Sabtu (9/4/2016). (imk/tor)