Ahok Curiga Duit Rapat hingga Keputusan 'Siluman' Muncul Lagi di DPRD DKI

Jakarta - Sempat muncul istilah 'anggaran siluman' dalam pembahasan Rancangan APBD DKI dari DPRD DKI beberapa waktu silam. Kini Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) curiga bahwa ada lagi keputusan 'siluman' muncul, yakni terkait reklamasi Teluk Jakarta.

"Makanya kan Ibu Tuty (Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) ditanya, yang ditemukan oleh DPRD oleh kita kan isinya berbeda. Nah ini saya sudah curiga. Bukan suuzon (bersangka buruk) ya, (soal) niat untuk 'siluman' lagi," kata Ahok di Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Ahok sendiri tak mengerti persis bagaimana DPRD bisa mengusulkan rencana kewajiban 5 persen yang dikenakan kepada perusahaan pengembang reklamasi.

Yang jelas, pihak Pemprov DKI sudah berencana menjadikan kewajiban tambahan kontribusi sebesar 15 persen. Dua Raperda terkait reklamasi-pun tak kunjung disahkan DPRD DKI, alasannya adalah rapat paripurna DPRD DKI selalu tak kuorum.

"Engak kuroum-kuorum, bayar absen, ya saya enggak tahu. Bisa saja bayar absen kan, kamu kan butuh saya datang," duga Ahok.

Ahok menduga tak kuorumnya rapat paripurna DPRD DKI bisa disebabkan gara-gara duit rapat tidak cair. Duit tersebut bisa saja dijanjikan atau dimintakan janji kepada pihak-pihak yang berkepentingan kepada anggota DPRD.

"KPK bisa selidiki kasus itu dan sudah dipanggil. KPK kan profesional. Apalagi KPK sudah sadap, dan pasti sudah ada bukti dengan sadap, ada apa, Skype, WhatsApp, semua kan dikumpulin," ujar Ahok.

Permainan uang demi sahnya keputusan 'siluman' itu jelas berbahaya. Kecurigaan Ahok muncul karena dia sudah pernah membahas APBD DKI yang mengandung anggaran 'siluman'. Kini Ahok lebih berhati-hati, segala keputusan rapat harus benar-benar diketahuinya dan harus mendapatkan tanda-tangan disposisinya.

"Ngeri saya. Karena sudah pengalaman APBD kan. APBD kan beda, 'siluman' banyak bertahun-tahun. Begitu saya e-budgeting marah sama saya. Saya sudah minta e-naskah sebetulnya. Jadi semua draft itu ada e-naskah sebetulnya. Cuma sampai sekarang belum dikerjakan," kata Ahok. (dnu/dra)