DPR Harus Ambil Sikap Resmi

Jakarta - Rapat paripurna DPR harus bisa mengambil keputusan yang tegas terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Citra DPR sangat ditentukan oleh keputusan tersebut.Sampai saat ini DPR memang belum memutuskan apakah akan mengambil kesimpulan atau tidak terhadap kenaikkan harga BBM. Perdebatan dan adu argumentasi masih terus terjadi mengenai hal tersebut.Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menilai, DPR harus berani mengambil sikap resmi. Jika tidak bisa menemukan kata sepakat, mekanisme voting harus diambil.Demikian disampaikan Maswadi Rauf saat berbincang-bincang dengan detikcom melalui telepon, Rabu (16/3/2004). Berikut petikan lengkap wawancara detikcom dengan Maswadi.Perlukan DPR mengambil keputusan soal kenaikkan harga BBM?DPR harus mengambil keputusan. Kalau tidak ada keputusan, buat apa ada rapat dan pemandangan umum dari fraksi-fraksi. DPR harus dapat menentukan sikap setuju atau tidak dengan masalah ini. Kalau setuju pertahankan setuju, demikian juga dengan yang tidak setuju kenaikan tersebut.Sikap masing-masing fraksi sendiri?Jelas masing-masing mencoba mendapatkan simpati dari masyarakat. Yang tidak bisa mengambil simpati masyarkat, jangan harap dapat mendapat suara dalam pemilu nanti. Contohnya sikap PDIP dan hal itu boleh-boleh saja.Pasti diputuskan lewat voting?Kalau tidak bisa mencapai kata sepakat harus voting. Mereka yang mendukung jangan takut voting. Karena takut ketahuan mendukung kenaikan BBM lalu takut ketika akan diadakan voting. Apapun yang terjadi DPR harus membuat keputusan terhadap hal ini.Jika DPR memutuskan menerima?Jelas itu akan sama dengan nasib iklan mendukung kenaikan BBM, citranya buruk sekali. Mahasiswa akan banyak melakukan demonstrasi untuk menolak kenaikan BBM tersebut.Jika DPR menolak?Hal ini menyatakan dukungan terhadap pemerintah untuk menaikkan BBM kecil dan merupakan sikap minoritas.Dapatkah DPR membatalkan kenaikkan harga BBM?Tidak, ini hanya desakan moral saja. Lagi pula presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR. Kalau dalam UU yang belum direvisi memang presiden bisa di-impech oleh DPR kalau kebijakannya tidak sesuai dengan DPR.Sikap pemerintah yang tidak peduli dengan keputusan DPR?Saya kurang setuju dengan sikap I dont'care dan tidak perlu untuk menjadi populer dalam mengambil keputusan ini. Saya pikir dalam mengambil suatu keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. Jangan cuma masalah inflasi yang tinggi dan masalah subsidi saja. (djo/)